Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah menunjukkan upaya serius dalam mencapai swasembada garam tahun 2017 mendatang. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan sertifikasi terhadap lahan garam yang ada di seluruh Indonesia. Dengan sertifikasi itu, diharapkan potensi alih fungsi lahan garam bisa dihambat.
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad, pemerintahan Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kementerian Agraria untuk melakukan sertifikasi terhadap lahan garam untuk menghambat potensi alih fungsi lahan garam untuk kepentingan lain.
"Kementerian Agraria segera mengeluarkan sertifikat untuk seluruh lahan garam yang ada di tanah air yang terletak di 42 kabupaten," ujarnya di Gedung KKP, Rabu (7/1)
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah diminta untuk merehabilitasi irigasi tambak garam yang ada saat ini. PU juga akan membangun infrastruktur transportasi di setiap tambak garam.
Di sisi lain, pemerintah sedang mendorong pemerintah daerah di Teluk Kupang NTT untuk membantu pembebasan lahan. "Kami harap dalam empat bulan pertama tahun ini lahan itu sudah bisa digunakan PT Garam," imbuhnya.
Sudirman mengatakan bukan mustahil Indonesia bisa swasembada garam lebih cepat dari yang ditargetkan. Pada tahun ini, pihaknya berencana menghentikan impor garam, namun upaya itu ternyata membutuhkan waktu karena masalah administrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
