Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sudah menganggarkan dana Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19. Menko Perekonomian sekaligus Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memaksimalkan realisasi anggaran tersebut pada pada kuartal III 2020.
"Pemerintah sudah mendorong PEN, dan dalam beberapa rapat disampaikan yang utama baik program kesehatan, perlindungan sosial, dan juga insentif usaha ini didorong untuk realisasinya, DIPA nya dimaksimalkan di kuartal III ini, karena kuartal III dananya sudah disiapkan, tinggal pelaksanaan dari program," ujar Airlangga, dalam konferensi pers, Rabu (5/8).
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, realisasi program PEN untuk bidang kesehatan baru sekitar Rp 6,3 triliun dari pagu Rp 87,55 triliun. Realisasi ini untuk insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,7 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan Rp 12,9 triliun, penyaluran gugus tugas Covid-19 Rp 3,2 triliun dan insentif bea masuk kesehatan Rp 1,4 triliun.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Kontraksi ekonomi di kuartal II 2020 karena dampak PSBB
Selanjutnya, realisasi untuk perlindungan sosial sebesar Rp 85,3 triliun dari pagu Rp 203,91 triliun. Anggaran yang sudah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 26,6 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp 8,3 triliun, kartu sembako Rp 25,5 triliun, program prakerja Rp 2,4 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 2,9 triliun, bantuan tunai non Jabodetabek Rp 16,5 triliun dan diskon listrik Rp 3,1 triliun.
Realisasi untuk sektoral dan pemda sebesar Rp 7,4 triliun dari pagu Rp 106,05 triliun. Dari realisasi tersebut yang ditujukan untuk padat karya kementerian/lembaga sebesar Rp 7,4 triliun, dana insentif daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp 13,4 miliar.
Lalu realisasi program PEN untuk UMKM sebesar Rp 30,21 triiliun dari pagu Rp 123,4 triliun, realisasi untuk insentif usaha Rp 16,2 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun, sementara belum ada realisasi untuk pembiayaan korporasi yang memiliki pagu Rp 53,57 triliun.
Airlangga juga mengatakan, pemerintah sudah meluncurkan program untuk pemulihan ekonomi di sektor dunia usaha yakni dengan melakukan penempatan dana pada bank umum mitra dan BPD, adanya penjaminan kredit korporasi padat karya, juga memberikan kebijakan KUR pada masa pandemi seperti tambahan subsidi bunga KUR, penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan juga relaksasi KUR.
"Pemerintah sedang menyiapkan beberapa program lain, tentu dalam waktu dekat termasuk modal kerja kepada usaha yang ditargetkan kepada 12 juta penerima sedang disiapkan oleh Kementerian Koperasi," terang Airlangga.
Baca Juga: Menko Airlangga yakin dana Pilkada Rp 35 triliun ungkit ekonomi akhir tahun
Sementara itu, Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede pun mengakui realisasi penyerapan anggaran program PEN yang masih berkisar 20% karena adanya perubahan anggaran bahkan hingga Juni 2020.
Menurut dia, hal ini berbeda dengan penganggaran APBN sebelumnya yang sudah dilakukan sejak Agustus tahun sebelumnya.
"Harus diakui ada keterlambatan-keterlambatan di sini, karena memang proses penganggarannya butuh waktu, regulasinya butuh waktu, dan itu yang kemudian seluruh program, program BLT, bansos bahkan program subsidi bunga, program pelonggaran UMKM, PMN dan penempatan dana itu ada keterlambatan. Ini yang akan digenjot, akan dipercepat di kuartal ketiga dan keempat ini. Pertaruhannya sebetulnya buat kita semua adalah kuartal ketiga dan keempat," terang Raden.
Baca Juga: Ini strategi pemerintah pulihkan sektor ekonomi dan kesehatan saat pandemi Covid-19
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
