kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pemerintah akan adopsi green growth dalam RPJMN demi dongkrak ekonomi


Rabu, 08 Agustus 2018 / 16:52 WIB
Pemerintah akan adopsi green growth dalam RPJMN demi dongkrak ekonomi
ILUSTRASI. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pemerintah akan mengadopsi Green Growth. Tujuannya untuk menghapus stigma trade off dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengimbau meski pemerintah tengah menggenjot pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, tidak perlu mengorbankan lingkunan hidup. Hal ini untuk menjauhi stigma trade off yang digunakan oleh negara berkembang seperti Indonesia.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ketika bicara keseimbangan lahan tentunya para pemangku kepentingan harus menciptakan keseimbangan antara konservasi hutan, menjaga lahan tanpa harus mengorbankan masyarakat sekitarnya.

Menurutnya hal ini perlu karena masyarakat sekitar juga perlu lingkungan yang mendukung untuk mata pencahariannya juga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi baik lokal maupun nasional.

“Intinya dalam model ini ktia ingin menciptakan keseimbangan dan kalau bisa Menjauhi stigma trade off, karena trade off itu selalu ada di developing countries seperti Indonesia trade off antara menjaga lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini kami upayakan mencari solusi supaya tidak ada trade off,” ujarnya saat di Gedung Bappenas, Rabu (8/7).

Sementara itu, implementasi dalam sektor energi juga sama. Indonesia masih butuh untuk penambahan listrik dan rasio elektrifikasi. Belum lagi meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan menerangi daerah yang belum tersentuh listri.

Namun, di sisi lain pemeritah juga harus paham bahwa komposisi primary energi di Indonesia masih bertumpu pada fosil fuel.

“Itu perlahan harus dikurangi diganti dengan human energy. Modal ini nantinya akan menjelaskan renewable energy apa yang harus dijelaskan di awal sehitidak konsumen listrik tidak akan dibebani dengan harga yang tinggi,” tambahnya.

Untuk itu, solusinya bisa dengan jenis renewable energy, misalnya seperti air. Namun harus ada pembiayaan yang berbunga rendah sehitidak memungkinkan investor atau PLN masuk ke sektor yang renewable.

“Kita bisa mencari sumber pendanaan blended finance yang dasarnya donasi, philanthropy dikombinasikan dengan pinjaman komersial atau kita bisa mengupayakan pinjaman konvensional,” jelasnya.

Dengan skema ini, membuat investor untuk masuk dan berinvestasi di sektor renewable energy. Tentunya dengan harga yang tidak memberatkan konsumen apalagi yang memberatkan negara.

“Ke depannya tidak adana trade off antara nasib perubahan iklim dengan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sementara Low carbon development initiative sedang dikerjakan dan akan di-launch di WB-IMF meeting dan ini akan menjadi background dari RPJMN kita,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×