Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Sementara anggaran tambahan PMN yang diajukan pada 2022 sebesar Rp 20,48 triliun antara lain PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,8 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 3,5 triliun, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 1,98 triliun, dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp 7,5 triliun.
Adapun usulan PMN tahun depan masih dalam proses persetujuan Komisi VI DPR RI. Hanya, Erick mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui suntikan modal BUMN tahun anggaran 2022.
Di sisi lain, nampaknya anggaran PMN bisa membengkak. Sebab Presiden RI Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menginisiasi suntikan modal sebesar Rp 4,3 triliun untuk proyek tersebut.
Baca Juga: Pegadaian tak lagi berstatus BUMN, sudah tahu?
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani mengatakan dengan rencana PMN kepada PT KAI dalam rangka KCJB, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang penetapan besaran alokasi PMN saat ini masih berproses. Tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kebijakan fiskal maupun aspek keberlangsungan proyek tersebut.
Kata Tri, kebutuhan dukungan pemerintah dalam menyelesaikan proyek KCJB adalah untuk pemenuhan base equity dan cost overrun. Bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan sesuai dengan Perpres 93/2021 adalah dalam bentuk PMN atau penjaminan kewajiban.
Suntikan dana tersebut hanya diberikan kepada pimpinan konsorsium yakni PT KAI. “Khusus untuk memenuhi kebutuhan cost overrun, penentuan besaran dukungan yang diberikan harus melalui review BPKP terlebih dahulu dan diputuskan oleh Komite yang diketuai oleh Menko Marves,” kata Tri kepada Kontan.co.id, Kamis (14/10).
Tri menambahkan terkait dengan putusan final PMN 2022 masih menunggu KMK terkait untuk ditetapkan. KMK disusun juga berdasarkan putusan pemerintah bersama DPR RI. Termasuknya dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana setiap BUMN yang menerima PMN.
“PMN kepada BUMN/Lembaga ditetapkan dengan PP, dan saat ini proses PP tersebut masih berjalan, sehingga proses pencairannya juga masih menunggu kelengkapan regulasi-regulasi terkait,” ujar Tri.
Selanjutnya: PAL Indonesia bersiap mencari pendanaan alternatif untuk membiayai kebutuhan bisnis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
