kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.655.000   -18.000   -0,67%
  • USD/IDR 17.975   83,00   0,46%
  • IDX 6.035   -66,02   -1,08%
  • KOMPAS100 788   -7,51   -0,94%
  • LQ45 594   -4,00   -0,67%
  • ISSI 210   -2,14   -1,01%
  • IDX30 336   -2,03   -0,60%
  • IDXHIDIV20 411   -1,29   -0,31%
  • IDX80 89   -0,87   -0,97%
  • IDXV30 111   0,12   0,10%
  • IDXQ30 107   -0,27   -0,25%

Pemerintah minta Jokowi teken surat tanggung jawab


Jumat, 26 April 2013 / 23:03 WIB
ILUSTRASI. Musim Hujan Sudah Tiba, Ini 5 Cara Terhindar Dari Influenza


Reporter: Fahriyadi | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Pemerintah pusat meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk segera menekan surat tanggung jawab mutlak agar  proyek Mass Rapid Transit (MRT) bisa berlanjut. Pemerintah berencana melakukan soft launching sekaligus mengumumkan pemenang proyek MRT pekan depan.

Soal Jokowi yang tidak mau menandatangani surat tanggung jawab mutlak, menurut Mahendra, Jokowi bisa menujuk pejabat di lingkungan Pemprov dan memberikan surat kuasa kepada pejabat tadi atas nama Gubernur.

Mahendra meminta surat itu cepet diteken. Meski demikian, surat tanggung jawab mutlak ini tidak harus ditunggu agar proyek ini bisa jalan alias dimulai pada pekan depan.

Sekedar informasi, anggaran untuk proyek MRT ini berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui pemerintah pusat untuk selanjutkan diteruskan kepada Pemprov DKI.

Adapun Jokowi sendiri mengatakan  rencananya akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pelimpahan Tanggung Jawab kepada Sekretaris Daerah  dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×