Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan kebutuhan dana untuk memenuhi 100% target millenium development goal’s (MDG’s) di bidang sanitasi selama periode 2014-2019 mencapai Rp 382 triliun. Pemenuhan target tersebut juga memerlukan upaya empat kali lipat dari sebelumnya.
Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Djoko Mursito mengungkapkan, pada akhir 2013, cakupan pelayanan sanitasi baru menjangkau 58% dari total populasi Indonesia.
Adapun target pelayanan sanitas pada tahun ini sebesar 60% dan diharapkan pada tahun depan bisa mencapai 62% sesuai target MDG's.
"Rata-rata capaian akses sanitasi sekitar 2% tiap tahun. Agar capai 100% sesuai target MDG's, upayanya butuh empat kali lipat dari sebelumnya," ujarnya, Selasa (15/4).
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dana untuk program sanitasi tidak bisa diandalkan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Hal itu karena kemampuan pemerintah pusat hanya mampu menyediakan dana sekitar 30% dari total kebutuhan dana, atau sekitar Rp 114,6 triliun.
Dana itu pun untuk membangun sanitasi dengan sistem komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dari setiap pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran sanitasi dalam APBD. Selain itu, peran serta masyarakat tetap diperlukan guna membangun sarana dan prasarana sanitasi secara mandiri.
Program sanitasi kota
Di sisi lain, pemerintah berupaya memenuhi target tersebut dengan melaksanakan beberapa program, di antaranya melalui penyusunan program percepatan sanitasi permukimam (PPSP).
Hingga saat ini sudah terdapat 349 dari 520 kabupaten/kota yang melaksanakan program ini. "Targetnya seluruh kabupaten/kota di Indonesia bisa jalankan program ini," tutur Djoko.
Sementara itu, pemerintah juga akan menggenjot pelaksanaan program Strategi Sanitasi Kota (SSK) diseluruh kabupaten/kota. Pada program ini, tiap kabupaten/kota diharuskan memiliki potret kondisi sanitasi, strategi penanggulangan, dan rekomendasi program yang akan dilakukan.
Djoko mengatakan, program ini telah terbentuk perkumpulan aliansi kabupaten/kota peduli sanitasi. Sejak awal berdiri diikuti oleh enam kabupaten/kota, antara lain Solo, Blitar, Payakumbuh, dan Banjaramasin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
