kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.478.000   -4.000   -0,27%
  • USD/IDR 15.685   -195,00   -1,26%
  • IDX 7.504   8,04   0,11%
  • KOMPAS100 1.166   4,61   0,40%
  • LQ45 927   -2,36   -0,25%
  • ISSI 227   1,87   0,83%
  • IDX30 478   -1,88   -0,39%
  • IDXHIDIV20 574   -2,08   -0,36%
  • IDX80 133   0,26   0,20%
  • IDXV30 142   0,64   0,46%
  • IDXQ30 160   -0,33   -0,20%

Pemberian Input Pertanian Yang Berkelanjutan Menopang Ketahanan Pangan


Senin, 07 Oktober 2024 / 16:21 WIB
Pemberian Input Pertanian Yang Berkelanjutan Menopang Ketahanan Pangan
ILUSTRASI. Petani menabur pupuk pada tanaman bawang miliknya di lahan pertanian Desa Ranupani, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (12/9/2024). ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/Spt.


Reporter: Markus Sumartomdjon | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Mendongkrak produktivitas pertanian menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan pangan. Salah satunya lewat input pertanian, seperti pupuk, benih dan pestisida.

Menurut Center for Indonesia Policy Studies (CIPS),  kontribusi biaya input pertanian terhadap biaya produksi pertanian per hektar mencapai 16%-26%.  Masih lebih kecil dibandingkan dengan biaya tenaga kerja yang mencapai 40-60%.

Meski kecil, membuka pasar input pertanian bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung tercapainya ketahanan pangan.

"Keterbukaan pasar input akan mendorong inovasi, menekan harga input, dan menciptakan mekanisme pasar yang lebih inklusif. Selain itu, menggalakkan penggunaan pupuk organik dan input yang lebih ramah lingkungan perlu diprioritaskan agar dampak buruk pada kualitas tanah dapat diminimalisir dan dengan begitu mendukung kebijakan input yang lebih berkelanjutan," jelas Head of Research Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Aditya Alta di keterangan, Senin (7/10).

Baca Juga: Waspada, Bapanas Ungkap Ada 68 Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan

Saat ini, sebutnya, subsidi pupuk masih menjadi kebijakan andalan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Melalui Pupuk Indonesia, pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani yang terdaftar dalam kelompok tani, utamanya petani yang mengelola hingga maksimal 0,5 hektar lahan.

Namun, implementasi kebijakan ini juga masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari panjangnya rantai birokrasi pengajuan hingga distribusi yang lambat. Hal ini mengakibatkan petani kerap kali terlambat menerima pupuk bersubsidi atau bahkan terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal.

Mekanisme Kartu Tani, yang dimaksudkan untuk memodernisasi pupuk bersubsidi, catatannya hanya digunakan oleh 8,63% petani, bahkan setelah tiga tahun perkenalan.

Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pupuk bersubsidi melalui pengenalan iPubers merupakan langkah positif. Namun, penilaian terhadap implementasi dan kebermanfaatannya masih membutuhkan pengamatan lebih lanjut.

Tidak hanya pupuk, program bantuan benih pun dihadapkan pada beberapa kendala.  Belum optimalnya adopsi benih unggul untuk meningkatkan produktivitas pertanian menunjukkan masih ada celah yang harus diisi dalam kebijakan input pertanian.

"Reformasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem yang mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengurangi distorsi pasar dan memastikan akses input pertanian yang lebih inklusif bagi semua petani," tambah Aditya.

Dengan tantangan perubahan iklim dan peningkatan permintaan pangan, Indonesia, katanya,  perlu mendorong inovasi dan penelitian dalam menciptakan kebijakan input pertanian yang berkelanjutan. 

Selanjutnya: Prabowo Mau Bikin Tanggul Laut Raksasa Dari Jakarta Sampai Surabaya

Menarik Dibaca: 4 Tanda Usus Tidak Sehat, Salah Satunya Sering Sakit Kepala

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES)

[X]
×