Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IV DPR meminta pemerintah melakukan pembayaran utang ke Bulog senilai Rp 5,2 triliun. Dana tersebut dapat digunakan Bulog dalam pemenuhan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP), ketimbang harus mengambil pembiayaan meski dengan bungan rendah.
Seperti diketahui, Bulog akan melakukan pengadaan CBP secara komersial, lantaran dengan fleksibilitas harga hingga Rp 8.800 per kilogram belum dapat mendorong penyerapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai, dengan penyerapan secara komersial maka diperlukan anggaran yang tak sedikit bagi Bulog.
Oleh karenanya, Sudin mempertanyakan darimana anggaran yang digunakan Bulog untuk menyerap secara komersil.
"Pemerintah utang Bulog Rp 5 triliun lebih, sementara pakai uang dari mana akan membeli beras? Dengan uang pinjaman yang bunganya komersial? Sedangkan pemerintah masih punya tunggakan utang kepada Bulog kalau enggak salah Rp 5 triliun lebih," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional, Rabu (16/11).
Baca Juga: Bulog Belum Mendapat Penugasan Resmi untuk Impor Kedelai
Sudin menambahkan, dalam pemenuhan CBP, Bulog diibaratkan diminta perang namun bekal kurang mencukupi. "Jadi Bulog ini disuruh perang, dikasih pistol-pistolan. Silakan anda maju ke medan perang, anda tidak punya strategi anda tewas ditembak musuh. Kurang lebih begitu kan," ujar Sudin.
Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan siap untuk membayar utang ke Bulog. Hanya saja masih memerlukan persetujuan dari Kementerian Sosial untuk beberapa kegiatan.
Ia menjelaskan dengan Perpres cadangan pangan pemerintah, akan ada pemberian bantuan subsidi bunga kepada Himbara untuk pembiayaan bagi BUMN di bidang pangan. Saat ini, aturan tersebut masih dalam tahap finalisasi.
"Sebagai contoh sampai dengan akhir tahun 2022 ini kami mengajukan Rp 1 triliun untuk Bulog, untuk memulai beras, jagung dan kedelai. Kemudian dengan ada subsidi bunga sekitar 4,75% dari Kementerian s nanti bisa dapat bersaing untuk trading," jelas Arief.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, mengenai pembayaran utang Pemerintah kepada Bulog, masih memerlukan persetujuan menteri sosial untuk bantuan beras PPKM beberapa waktu lalu.
Menteri sosial perlu mengubah peraturan menteri sosial, pasalnya aturan yang ada baru membahas mengenai bantuan rastra dan bencana. Sedangkan tanggungan pemerintah kepada Bulog juga menyangkut pada program bantuan beras saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) beberapa waktu lalu.
Saat ini, Bulog masih terus koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk perubahan peraturan menteri sosial tersebut.
"Jadi yang itu [bantuan beras PPKM] belum ada, sehingga Menteri Sosial harus merubah keputusan menteri itu. Sehingga menjadi dasar untuk itu bisa di audit oleh BPK dan nanti dibayarkan oleh Menteri Keuangan," jelas Budi.
Baca Juga: Beberapa Harga Pangan Naik, Kementan Sebut Ditingkat Produsen Harga Stabil
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
