Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan kritik tajam terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Ekonom Celios menilai proyek ini berisiko gagal karena tidak layak secara ekonomi dan tidak sehat secara fiskal.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa ketidaklayakan dan ketidaksehatan pembangunan IKN dipengaruhi oleh pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang terjadi di tengah penurunan pendapatan negara akibat pandemi COVID-19.
Menurut Media, Indonesia saat ini mengalami penurunan rasio pajak dan peningkatan rasio utang, serta keterbatasan modal dan rendahnya kepercayaan investor.
Baca Juga: Kumpulkan TNI-Polri di IKN, Jokowi: Melihat Progres Kota Masa Depan
"Kondisi ini menempatkan pembangunan IKN pada skenario gagal," ujarnya dalam diskusi publik pada Kamis (12/9).
Celios menyusun tiga skenario untuk pembangunan IKN, yaitu optimistis, moderat, dan gagal. Media menilai bahwa saat ini pembangunan IKN telah berada pada skenario gagal.
Dia menambahkan, dari perspektif ekonomi makro, teknologi informasi, dan inovasi, proyek ini menunjukkan ketidakmampuan dalam pengelolaan risiko.
Kegagalan proyek ini juga terlihat dari kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dan investor serta minimnya dukungan dari sektor non-pemerintah, seperti komunitas adat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.
Media memperingatkan bahwa jika kondisi ini berlanjut, beban akan jatuh pada pemerintahan mendatang, khususnya pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Bertolak ke Kaltim, Presiden Jokowi Akan Kembali Berkantor di IKN
Media berpendapat bahwa melanjutkan pembangunan IKN dengan utang tambahan hanya akan menambah beban anggaran negara. Pemerintah dihadapkan pada utang jatuh tempo hingga tahun 2027.
Peneliti kebijakan publik dan ekonomi Celios, Achmad Hanif Imaduddin, menekankan perlunya evaluasi mekanisme pembiayaan IKN pada era pemerintahan berikutnya agar proyek ini tidak melemahkan sistem ekonomi Indonesia.
"IKN berisiko gagal jika pemerintah tidak mengantisipasi masalah seperti teknologi yang kurang maju dan ketidakmerataan ekonomi," ungkap Hanif.
Baca Juga: Celios: 10 Lubang Fiskal Era Jokowi Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi Prabowo-Gibran
Hanif menambahkan, keberhasilan IKN sangat tergantung pada kondisi ekonomi makro Indonesia, termasuk stabilitas ekonomi, inflasi yang rendah, serta tingginya ketersediaan modal dan kepercayaan investor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
