Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang telah berjanji untuk menuntaskan Anggaran Perubahan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 pada 17 Juni nanti. Namun, pembahasan perubahan anggaran tersebut hingga kini masih cukup alot di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Bahkan Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit memperkirakan pengambilan keputusan tersebut akan berujung pada voting di tingkat paripurna.
“Mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap tingkatan kalau sampai tidak selesai di paripurna bisa saja menjadi voting,” kata Ahmadi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6).
Menurutnya, dalam pembahasan di tingkat Banggar yang terjadi saat ini, dua fraksi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan masih bersikukuh tidak dapat menerima kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi dengan tingkat inflasi yang dipatok pada level 7,2%. Ahmadi mengatakan, kedua fraksi tersebut berpandangan kenaikan harga bahan bakar minyak tak perlu dilakukan dan angka inflasi sebaiknya tetap 6%. Meski demikian, ia masih akan tetap mengusahakan agar penyelesaian APBNP 2013 tak berakhir voting di paripurna.
“Nanti malam kami akan mengambil keputusan tentang postur. Musyawarah mufakat akan kami utamakan, kalau memang tidak bisa ya suara terbanyaklah yang akan mengambil keputusan,” imbuhnya.
PKS dan PDIP siap voting
Isyarat adanya voting dalam pengambilan keputusan APBNP 2013 pun ditanggapi oleh PKS dan PDI Perjuangan. Politikus PDI Perjuangan Maruara Sirait mengatakan fraksinya tak segan-segan untuk menempuh voting di sidang paripurna nanti. Menurutnya, sudah jelas kenaikan harga BBM bersubsidi tak perlu dilakukan.
“Kalau perlu, kami akan voting di paripurna. saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia menolak kenaikan BBM,” tegas Maruara.
Keyakinan yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. Kata dia, sampai saat ini dalam pembahasan di Banggar PKS masih tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan BBM bersubsidi. Menurutnya, fraksi PKS masih tetap akan mengikuti keputusan partai untuk menolak.
“Di paripurna itu sangat biasa dengan voting dan itu bukan hal yang aneh,” tegas Hidayat.
Sekedar catatan, pekan lalu pimpinan DPR dan pemerintah telah menyepakati penyelesaian APBNP 2013 pada 17 Juni nanti. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri setelah APBNP 2013 mendapat persetujuan pihak DPR, pemerintah akan mulai menjalankan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Meski belum rampung, tetapi besaran dana kompensasi kenaikan BBM yaitu BLSM sudah mendapatkan persetujuan pihak DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
