kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pelebaran tiga sungai terancam mandek


Kamis, 07 Maret 2013 / 07:32 WIB
Pelebaran tiga sungai terancam mandek
ILUSTRASI. Konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu debit di salah satu toko ritel di Tangerang Selatan, Kamis (19/8)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/19/08/2021.


Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan

JAKARTA. Tak hanya proyek jalan tol yang terhambat dalam pengadaan lahan, pelebaran kali atau normalisasi daerah aliran sungai (DAS) untuk mengatasi banjir di Jakarta pun menghadapi problem serupa. Tiga proyek normalisasi kali, yakni Pesanggrahan, Angke, dan Sunter (PAS) terancam mandek.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini berupaya merealisasikan proyek normalisasi kali dan pembangunan infrastruktur antibanjir mengingat dampak banjir yang makin serius. Untuk menambah kapasitas tampung di tiga sungai tersebut, Pemprov DKI Jakarta sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 450 miliar. Proyek normalisasi PAS setidaknya mampu mengurangi 10 titik banjir di Ibukota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama mengakui, proyek pelebaran di kawasan PAS terhambat banyak masalah, seperti penguasaan lahan oleh sejumlah pengembang. Akibatnya, proses pembebasan lahan sulit dilakukan karena mereka meminta ganti rugi yang tinggi. "Pengembang mengklaim memiliki lahan di area itu. Makanya, kami mau menurunkan dinas tata ruang untuk menentukan berdasarkan sertifikat tanah," katanya kemarin (6/3).

Pria yang akrab disapa Ahok ini juga mengakui telah terjadi kesalahpahaman dengan pemilik lahan di sekitar PAS. Nah, untuk menyelesaikannya, Pemprov DKI Jakarta akan membawa peta tata ruang untuk memastikan bahwa izin yang dikantongi pemilik lahan sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada.

Tak cuma itu, pelebaran kali terbentur sengketa tanah yang perkaranya masih bergulir di pengadilan. Masih terkait penanganan banjir di Ibukota, Ahok menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan bujet Rp 60 miliar untuk dihibahkan ke Pemprov Jawa Barat dan kabupaten yang bersentuhan langsung dengan Jakarta. Dana tersebut saat ini masih berada di kas Pemprov DKI. Baru setelah semua prosedur administratif siap, proses hibah akan segera dilaksanakan. Ahok bilang, dana hibah bisa digunakan untuk membuat sheet pile atau sistem penahan tanah kedap air di beberapa wilayah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×