Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - Pemerintah akhirnya merilis kebijakan terkait kemudahan berusaha di Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Menurut Head of Business Development PT Astratel Nusantara (Astra Infra), Krist Ade Sudiyono berpendapat, kemudahan berusaha tak hanya didapat lewat izin dan info soal daftar proyek. Lebih dari itu, pengusaha di sektor infrastruktur juga butuh kepastian mengenai model bisnis dan tata kelola proyeknya.
"Proyek infrastruktur ini biasanya jangka panjang, jadi kami butuh asumsi matang untuk mengkalkulasi resiko dan finansial model atau model pembiayaannya," kata Krist kepada KONTAN saat ditemui usai acara dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Hotel Grand Mahakam, Kamis (31/8).
Ia mengungkapkan, selama ini pengusaha infrastruktur kerap dibingungkan dengan model bisnis yang tidak pasti. Salah satu contohnya adalah soal patokan nominal internal rate of return (IRR) yang kerap berubah saat proyek tengah berjalan. Nominal IRR yang semula telah disepakati kembali dinegosiasikan.
"Kreativitas itu memang perlu, tapi di hal tertentu, kami juga perlu angka yang solid dan pasti. Kalau berubah-ubah, kami jadi susah juga. Bukannya kami tidak mau diskusi, tapi harus kerja dan hitung lagi dari awal, harus lihat lagi bagaimana risikonya," ungkap Krist.
Ia kembali menekankan, yang lebih dibutuhkan oleh pengusaha infrastruktur adalah soal tata kelola kerjasama antara pemerintah dan swasta. Di samping itu, informasi soal bagaimana pihak swasta bisa berpartisipasi dan mengelola proyek pemerintah dan fasilitas komunikasi ke masyarakat dan market juga sangat dibutuhkan.
"Tata kelola itu misalnya model peringkat bisnis, kalau di sektor migas ada gross split dan PSC (production sharing contract). Ini yang kami butuh. Jadi kami nanti bisa memasukkan asumsi dan model pendanaan. Asumsi ini nanti merefleksikan risiko," pungkas Krist.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
