Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PDI Perjuangan menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak serius dalam penegakan hukum. Hal itu terlihat dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan kekuasaan oleh Polri dan Kejaksaan.
"Ada kasus Andi Nurpati yang tidak ada kejelasan, lalu bekas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, kasusnya juga bolak-balik. Masih digoreng terus," kata Ketua DPP PDIP Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan, Trimedya Panjaitan dalam refleksi akhir tahun PDIP di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (30/12).
Trimedya mengatakan, tren pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas pada tahun 2012.
Anggota Komisi III itu mengatakan pihaknya menilai hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlihat bekerja. Meskipun, ia mengakui kinerja KPK belum maksimal.
"Dengan segala kewenangannya, seyogyanya bisa lebih baik," katanya.
Menurut Trimedya, PDI Perjuangan tidak salah dalam memilih empat pimpinan KPK. Meskipun awalnya masyarakat skeptis dalam pilihan tersebut. Pasalnya dari empat pimpinan yang terpilih, hanya satu orang yang berasal dari birokrasi yakni Zulkarnain dari unsur kejaksaan. Sementara Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja berasal dari luar birokrasi.
"Publik terkaget Abraham Samad terpilih menjadi Ketua KPK. Komisi III puas kinerja mereka," ujarnya.
Trimedya tetap menekankan kepada KPK agar menyelesaikan kasus Century dan Hambalang. Ia menilai penetapan tersangka kasus Century belum terlalu penting.
"Terkesan hanya KPK memenuhi janjinya ke Komisi III ada peningkatan status," imbuhnya. (Ferdinand Waskita/Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
