Sumber: TribunNews.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. PDI Perjuangan telah mempersiapkan strategi menjelang Pemilu 2014. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh elemen bangsa Indonesia harus menempatkan 2014 sebagai tahun penentuan dan tahun politik. Hal itu dilakukan agar bangsa ini kembali berdaulat, mandiri dalam pangan, energi, dan ehidupan yang layak bagi rakyat.
"Begitu strategisnya tahun 2014 maka PDI Perjuangan selain berjuang untuk memenangkan pemilu 2014, pada saat bersamaan partai juga menyiapkan agenda pemerintahan ke depan, dan sekaligus mempersiapkan arsitektur kabinet pemerintahan, manakala PDI Perjuangan dipercaya rakyat untuk memimpin bangsa dan negara RI," kata Tjahjo dalam keterangannya, Kamis (27/2/2014).
Ia mengatakan, seluruh konsepsi pemerintahan tersebut menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama perekonomian nasional ke depan dan sekaligus untuk meletakkan dasar-dasar bagi kebangkitan Indonesia pada tahun 2045.
PDI Perjuangan, kata Tjahjo, mengajak seluruh elemen bangsa untuk siap bersikap siapa kawan siapa lawan kepada siapapun elemen bangsa yang akan merusak demokratisasi pemilu 2014 dengan berbagai kecurangan-kecurangan.
Tjahjo mengatakan, pemilu legislatif dan pilpres pada dasarnya adalah alat untuk menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam menentukan arah dan perjalanan bangsa dengan memilih partai politik dan pemimpin nasionalnya yg dilaksanakan secara periodik selama 5 tahunan.
"Seluruh masyarakat Indonesia khususnya Parpol peserta Pemilu berharap agar pemilu 2014 ini dilaksanakan secara lebih demokratis, fair dan lbh adil dalam arti tidak ada kecurangan," katanya.
Pemilu 2014, ujarnya, adalah kunci transisi kepemimpinan nasional secara damai. Untuk itulah, Anggota Komisi I DPR mengatakan indikasi gelagatnya segala upaya yang mencoba untuk menggunakan KPU dan aparatur negara untuk tidak netral.
Selain akan berhadapan dengan kekuatan pro demokrasi juga akan menciptakan resiko politik yang sangat besar sebagaimana terjadi di Mesir dan Thailand.
"Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat menggunakan momentum tersebut untuk menjdkan pemilu 2014 sebagai pemilu yang paling demokratis. Berbagai persoalan terkait dengan DPT, penyadapan, dan mobilisasi oknum aparat intelijen harus dihentikan," ungkapnya. (Ferdinand Waskita)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
