kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.299.000   3.000   0,13%
  • USD/IDR 16.707   -11,00   -0,07%
  • IDX 8.395   57,53   0,69%
  • KOMPAS100 1.168   8,20   0,71%
  • LQ45 854   5,85   0,69%
  • ISSI 291   2,33   0,81%
  • IDX30 444   1,43   0,32%
  • IDXHIDIV20 513   2,30   0,45%
  • IDX80 132   1,04   0,80%
  • IDXV30 138   1,56   1,14%
  • IDXQ30 141   0,50   0,35%

PDIP menolak RUU Keamanan Nasional


Jumat, 05 Oktober 2012 / 19:48 WIB
PDIP menolak RUU Keamanan Nasional
ILUSTRASI. Antrean nasabah di kantor cabang BRI, Tangerang Selatan, Jumat (23/10/2020). KONTAN/Carolus Agus Waluyo


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can


JAKARTA. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (Kamnas). Sebab, RUU tersebut membuat tumpang tindih wewenang dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya.

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani mengaku sejak awal tidak menyetujui lahirnya RUU Kamnas tersebut. Karena itu, PDIP menolak RUU Kamnas dan mengembalikannya kepada pemerintah.

PDIP juga mengimbau fraksi lainnya mengambil langkah serupa. Pasalnya, Puan mengatakan, bila RUU itu disahkan akan mengintimidasi partai politik dan juga lainnya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa bahwa pihaknya menolak RUU Kamnas. Karena, menurutnya, RUU tersebut tumpang tindih dengan wewenang yang ada. "Saya dari awal sudah bilang untuk menolak RUU Kamnas," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×