Reporter: Ferry Hidayat | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. PDI Perjuangan menilai, 10,4 juta data pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) cenderung fiktif hasilnya.
"KPU telah menetapkan 10,4 juta DPT yang belum lengkap NIK nya, kemudian pada tanggal 4 November lalu, kami langsung cocok kan data itu hingga tingkat kelurahan. Hasilnya? Dari angka itu cenderung fiktif," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP, Arif Wibowo di Gedung DPR, (12/11).
Arif lantas menyandingkan contoh beberapa kelurahan yang bermasalah dengan data fiktif tersebut. "Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi ada 2.000 DPT bermasalah, berdasarkan pemantauan langsung, ada 15 DPT fiktif atau tidak ada orangnya," tuturnya.
"Selain itu di Kelurahan Regol Kecamatan Taman Sari Kota Bandung ada 700 DPT bermasalah dan 10 diantaranya fiktif," lanjut Arief.
Oleh karenanya, Arief mendesak supaya persoalan DPT untuk Pemilu Legislatif harus segera dibenahi karena nantinya data itu akan digunakan lagi untuk Pemilu Presiden.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik menyandingkan data DPT masing-masing, sebab ini bertujuan untuk menyamakan data secara akurat.
"Karena selama ini tidak ada penyandingan di Komisi II terkait DPT," ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat pleno pada 4 November 2013, KPU mengakui masih ada 10,4 juta DPT yang bermasalah karena ketidaklengkapan Nomor Induk Kependudukan (NIK), namun, KPU mengklaim dari angka tersebut, tidak terdapat pemilih fiktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
