Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya terus melakukan pendekatan dengan Partai Demokrat. Tjahjo mengaku, pihaknya siap jika dikurangi jatah kursi menterinya di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla demi kehadiran Demokrat dalam koalisi.
"Seandainya ada tawaran, itu wajar, itu bargaining politik selama tidak mengganggu politik yang kita bangun. Kita sudah meyakinkan partai lain, kita bahkan siap mengurangi jatah (kursi menteri) kita," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).
Sebelumnya, presiden Joko Widodo sudah memastikan akan memberikan jatah 16 kursi menteri untuk parpol pendukung dari 34 kementerian. Namun, jumlah kursi menteri untuk masing-masing parpol belum diumumkan.
Tjahjo menuturkan, pihaknya juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Tawaran untuk Demokrat diberikan demi mengamankan posisi Ketua DPR untuk PDI-P dan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Tjahjo mengatakan, PDI-P mengapresiasi rencana Presiden SBY mengeluarkan perppu tersebut agar pemilihan kepala daerah tetap secara langsung oleh rakyat. Menurut Tjahjo, rencana SBY itu merupakan peluang untuk menjalin kerjasama antara PDI-P dengan Demokrat dan partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya kira, kerjasama intensif terus dibangun, Hanura dan Nasdem juga sudah bekerja. Kita sudah ketemu SBY dan sudah bertemu dengan tokoh politik yang lain," pungkas Tjahjo.
Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang diajukan PDI Perjuangan. Dengan demikian, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif 2014 tidak otomatis mendapatkan posisi ketua DPR periode 2014-2019.
Bahkan, PDI-P dan parpol koalisinya mesti berjuang melawan koalisi Merah Putih untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR.
SBY memastikan akan menerbitkan perppu untuk menjamin tetap diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan sejumlah perbaikan.
Namun, apakah perppu nanti diterima untuk menjadi undang-undang atau tidak, hal itu sangat bergantung pada DPR 2014-2019. SBY berharap DPR baru yang mulai bersidang hari ini mau menyetujui perppu menjadi undang-undang. (Indra Akuntono)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
