Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan beras mencukupi. Hanya saja saat ini terkendala pada distribusi yang membuat penyerapan ke pedagang belum maksimal.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, pihaknya kini berkonsentrasi penuh menjaga ketersediaan produksi sesuai dengan target dari tahun ke tahun. Dan tahun ini dipastikan bahwa produksi beras cukup.
"Bahwa memang karena adanya pergerakan situasi ini yang tidak bisa kita hindari bersama-sama, jadi ini mengganggu distribusi dan penyerapan oleh kawan-kawan juga di klaster pangan," kata Harvick ditemui di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur, Senin (3/10).
Hal tersebut telah disampaikan dalam rapat kabinet secara berkala kepada Presiden Joko Widodo. Ia menyebut permasalahan distribusi hingga kini terus dicari jalan keluarnya.
Baca Juga: Food Station Gelar Operasi Pasar Beras Medium
Adapun solusi yang kini digunakan untuk mengatasi distribusi ialah pemanfaatan tol laut. Kemudian soal harga, menurutnya selama harga di petani selalu mencukupi atau petani untung namun ditingkat masyarakat akan terjadi kenaikan, meski sudah ditentukan harga eceran tertinggi (HET).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, komitmennya untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pangan pokok melalui pemanfaatan kapal-kapal tol laut. Dengan lancarnya distribusi, diharapkan dapat menstabilkan harga bahan pangan pokok seperti, beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya, di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami siap mengirimkan beras, minyak goreng, atau komoditas bahan pangan lainnya, melalui kapal tol laut dengan rute yang fleksibel. Menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah mana yang kekurangan dan kami akan lakukan rotasi kapal tol laut ke daerah tersebut,” ujar Budi
Ia menjelaskan, perubahan rute tol laut secara dinamis telah dilakukan, yaitu pada saat pengiriman minyak goreng melalui rute Medan (Belawan) ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelumnya, sebanyak 1.200 ton atau sekitar 1,3 juta liter minyak goreng kemasan diangkut menggunakan kapal tol laut KM. Kendhaga Nusantara 12, dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menuju ke sejumlah daerah di wilayah Timur Indonesia, yakni Papua, Maluku, serta NTT.
Lebih lanjut Budi mengungkapkan, pemangku kepentingan sektor transportasi telah menginisiasi program Corporate Social Responbility (CSR) sebagai bagian dari upaya menghilangkan disparitas harga barang khususnya di wilayah Timur Indonesia, dengan mengajak anak-anak muda asal Merauke, Papua untuk studi banding/belajar tentang produksi pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Melalui program ini diharapkan mereka bisa menerapkan budidaya padi serta meningkatkan kualitas beras di Merauke.
Baca Juga: Soal Penarikan Produk Mie Sedaap dari Market Hong Kong, Begini Tanggapan Wings Group
“Merauke punya potensi yang besar baik lahan, maupun SDM-nya. Kami harapkan nantinya Merauke dapat men-supply kebutuhan beras di Papua, Maluku, NTT, dan sekitarnya, sehingga dapat mengurangi biaya distribusi jika harus dikirim dari pulau Jawa,” imbuhnya.
Selain melalui transportasi laut, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) melalui APBD, untuk mensubsidi biaya distribusi melalui transportasi darat. Budi mengatakan, akan mengkoordinasikannya dengan Pemda melalui para Kepala Dinas Perhubungan.
“Contoh, jika suatu komoditas seperti telur dan bawang itu banyak di Brebes, maka dari daerah lain bisa membeli di Brebes dengan mensubsidi ongkos transportasinya,” tutur Budi.
Budi menegaskan, kolaborasi penting untuk menentukan langkah yang konkret, dalam upaya mengendalikan inflasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
