Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Pembangunan yang dijalankan di Papua oleh pemerintah, diharapkan menjadi landasan menuju Papua yang lebih baik dan penuh optimisme. Presiden pun, memiliki perhatian tinggi terhadap Papua hingga datang sebanyak 13 kali dan terus mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk putra-putri Papua berkolaborasi bagaimana mengoptimalkan hal-hal baik sehingga tidak hanya berhenti di lima tahun ke depan, apalagi sejatinya Papua memiliki sumber daya manusia yang luar biasa hebat.
Baca Juga: Warga Papua ajak semua pihak bersama cegah rasisme
Pada kesempatan sama, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, menyampaikan, pemerintah di luar negeri terus melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya di Papua kepada masyarakat internasional, dimana pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan demokrasi telah mengalami lompatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Meski begitu, ia mengajak agar, putra putri asli Papua yang duduk di posisi kunci, seperti artis, seniman, mereka yang duduk di pemerintahan, untuk bersama-sama membangun narasi positif Papua karena masyarakat internasional lebih percaya terhadap informasi dari warga asli Papua.
Ia setuju, bahwa media sosial menjadi tantangan utama. Karena itu, setiap ada narasi negatif, akan lebih baik langsung dijelaskan diklarifikasi sehingga tidak dikesankan sebagai informasi yang benar.
Opini harus dibangun secara bersama sama dan terorkestrasi. Karena itu, jangan lagi terlambat untuk memberikan klarifikasi atas informasi salah mengenai Papua.
“Untuk menyelesaikan masalah Papau semua harus bermain karena permasalahan bukan satu lembaga atau per orang, ini persoalan bersama, perlu diawali berpikir sama, berkata sama, dan akan sangat manjur jika orang asli Papua yang menjelaskan mengklarifikasi, termasuk dengan menggencarkan diplomasi budaya,” ucap Tantowi.
Baca Juga: Alhamdulillah, warga distrik Kaureh Papua kini bisa nikmati listrik 24 Jam
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menambahkan, persoalan pengkotak-kotakan berdasar isu rasialis sejatinya telah pupus sejak deklarasi sumpah pemuda dimana dinyatakan bahwa semua berada dalam satu nusa satu bahasa satu nasib sepenanggungungan.
Bahkan, sejatinya isu rasialis sedari dulu hanya dikelola oleh kolonialis untuk memecah belah mengkotak-kotakkan dan yang diuntungkan bukan dari pihak masyarakat.
Ia mengakui, isu rasial, kerap muncul pada momen momen politik lokal seperti Pilkada terlihat dari narasi kampanye. Hal itu meski hanya tampil dalam politik, memiliki dampak luas, karena terkesan ada perlakuan berbeda.
Karena itu, ia meminta pemerintah untuk benar-benar memperlihatkan keadilan dan kesamaan dalam penegakan hukum, menciptakan peraturan yang tidak disktriminatif sehingga sebagian kelompok tidak merasa ada luka sejarah.
Juga, perlu terus didorong konsensus dialog bersama antara masyarakat Papua dan pemerintah dan menghilangkan pendekatan kekerasan, karena hal itu tidak bisa menjadi dasar dalam membangun rasa senasib sepenanggungan.
