Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi virus corona (Covid-19) menuai sorotan dari berbagai pihak karena dinilai kurang tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengakui, di tengah pandemi seperti saat ini tidak memungkinkan bagi kementeriannya untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima di lapangan.
Sebab, pemberian bantuan mendesak untuk segera dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya menggunakan data yang dikirimkan daerah untuk penyaluran bansos.
Baca Juga: Ternyata Anies tidak punya anggaran bansos bagi 1,1 juta warga DKI
“Sehingga kelayakan atau tidak kelayakan dari calon penerima bansos yang kami terima itu memang bukan tanggung jawab kami. Artinya daerah yang lebih memahami, dari mulai kepala daerah, kecamatan sampai ke desa maupun kelurahan,” kata dia dalam rapat kerja dengan DPR, Rabu (6/5).
Juliari menambahkan, penerima bansos saat ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang datanya diperbarui setiap tiga bulan. Pemutakhiran data DTKS ini didapat dari masukan pemerintah daerah.
Meski begitu, bukan berarti warga yang tidak terdaftar dalam DTKS tidak dapat menerima bansos. Yang jelas, selama memang layak, warga non DTKS bisa mendapat bansos.
Lebih lanjut, proses pendataan bukanlah hal mudah, mengingat keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, tidak semua sumber daya manusia yang ada di level pemerintahan tingkat bawah memiliki kualitas yang sama dalam hal pendataan dan belum adanya infrastruktur pendataan yang baik.
Sebab itu, Juliari berharap akan ada sistem pendataan penerima bansos yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. “Ke depannya kami berharap terdapat sebuah sistem pendataan yang reliability-nya tinggi, kami tidak mempermasalahkan asal data itu, apakah di Kemensos, BPS, Bappenas,” ungkap dia.
Selain masalah masalah data, terdapat beberapa kendala dalam proses penyaluran bansos. Diantaranya, lokasi penerima bansos yang terbilang sulit dijangkau dan ketersediaan item barang tertentu dalam bansos.
Baca Juga: Sri Mulyani: Belanja kementerian bakal dipangkas Rp 50 triliun lagi
Namun, untuk menangani kendala tersebut, Kemensos menggandeng sejumlah pihak agar distribusi dan ketersediaan bansos dapat segera terpenuhi.
Sebagai informasi, Kementerian Sosial telah memberikan beberapa jenis bantuan sosial dalam penanganan dampak Covid-19. Pertama, program keluarga harapan (PKH), di mana realisasi PKH pada April telah menyasar 9.963.285 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 2,49 triliun.
Kedua, program sembako (bantuan pangan non tunai). Realisasi program sembako pada April telah menyasar 17.877.202 KPM dengan anggaran Rp 3,575 triliun.
Ketiga, bantuan sosial sembako khusus kepada masyarakat Jabodetabek. Program ini ditargetkan untuk 1,3 juta keluarga di wilayah DKI Jakarta dan 600.000 keluarga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) dengan nilai bantuan senilai Rp 600.000 per keluarga selama tiga bulan yakni April, Mei dan Juni. Program ini memakan anggaran Rp 3,4 triliun.
Baca Juga: Pemprov Jatim mulai cairkan bansos untuk warga terdampak Covid-19 di semua daerah
Juliari bilang, realisasi program sembako khusus ini telah menyasar 955.321 keluarga di DKI Jakarta. Serta telah mulai disalurkan kepada 505.621 keluarga di wilayah Bodetabek tanggal 5 Mei.
Keempat, bantuan sosial tunai untuk wilayah di luar Jabodetabek dengan anggaran Rp 16,2 triliun. Program ini ditargetkan untuk 9 juta keluarga penerima manfaat dengan bantuan senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan yakni April, Mei dan Juni. Juliari menyebutkan, realisasi program ini per 3 Mei telah menyasar 785.370 keluarga dengan anggaran Rp 471,2 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
