Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Anggota Panja Vaksin Flu Burung untuk Manusia Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Poempida Hidayatulloh menegaskan komitmen Panja untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek vaksin flu burung agar tidak merugikan keuangan negara.
Sebab, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan beberapa waktu lalu, terdapat kerugian negara sebesar Rp 693,26 miliar dalam proyek vaksin flu burung. Poempida menyebutkan, hasil kerja dari Panja ini telah mengalami kemajuan dengan adanya titik terang dari keuangan negara.
Dia juga menambahkan, sebelumnya Panja sudah melakukan kunjungan kerja ke PT Bio Farma di Bandung beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan beberapa masukan antara lain lokasi proyek pengadaan fasilitas riset pengembangan vaksin flu burung untuk manusia saat ini masih disegel oleh pihak Kepolisian RI.
"Segala keputusan mengenai kelanjutan dari proyek ini harus menunggu proses hukumnya diselesaikan terlebih dahulu," kata Poempida melalui pesan singkat yang diterima wartawan pada Sabtu (9/2).
Masukan lainnya dari Panja Vaksin Flu Burung untuk Manusia adalah mengenai permasalahan hukum dari dugaan adanya penyelewengan dan kesalahan prosedur dalam proses pembahasan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana vaksin flu burung untuk manusia pada Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan RI diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"Untuk permasalahan hukum adanya dugaan penyelewengan, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," tandas Poempida.
Di sisi lain, politikus Partai Golkar ini berpandangan bahwa sebaiknya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai alat kelengkapan DPR, memberikan dorongan kepada Komisi IX untuk menuntaskan kasus ini sehingga kinerja Panja ini semakin maksimal dan berkualitas. "Kami berharap agar BAKN melihat kinerja Komisi IX secara menyeluruh agar opini yang berkembang bahwa Panja ini tidak berjalan hanyalah sebuah kekhawatiran saja," ujar Poempida.
Poempida menyebutkan, konsistensi BAKN dipertanyakan dalam keputusannya yang menyetujui proposal Kementerian Kesehatan untuk melanjutkan proyek pabrik vaksin flu burung ini. Sebab, Kemenkes merupakan mitra kerja dari Komisi IX DPR dan bukan BAKN.
Oleh karenanya, keputusan kelanjutan proyek vaksin flu burung dibicarakan di Komisi IX DPR dan bukan di BAKN. Poempida menjelaskan, BAKN hanya berfungsi untuk melakukan analisa keuangan dan memberikan rekomendasi kepada komisi IX terkait kinerja Kemenkes dalam penuntasan kasus dugaan korupsi proyek itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
