Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta evaluasi Kartu Prakerja secara komperhensif.
Menurut Saleh, Kartu Prakerja merupakan salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan presiden.
"Harus dapat memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK," ujar Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (7/2).
Baca Juga: Ini empat alasan paket bundling program kartu prakerja dihentikan
Saleh mengapresiasi penghentian paket pelatihan Kartu Prakerja. Namun perlu evaluasi secara komprehensif untuk melanjutkan program tersebut.
Termasuk dengan melibatkan berbagai unsur dalam pembahasan seperti pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, para pengamat, dan mereka-mereka yang dinilai memahami persoalan pelatihan kerja. Hal itu akan memberikan masukan efektifitas pelatihan dalam Kartu Prakerja.
Evaluasi juga harus melibatkan aparat penegak hukum. Anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk program tersebut harus tepat sasaran dan memiliki nilai manfaat.
"Ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program tersebut," terang Saleh yang juga merupakan anggota Komisi IX DPR RI.
Sebelumnya program Kartu Prakerja juga mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK meminta pemerintah menunda pelaksanaan Kartu Prakerja.
Beberapa rekomendasi KPK disampaikan kepada pemerintah. Di sektor pendaftaran, KPK merekomendasikan pemerintah secara aktif menggunakan data PHK dan memasukkan orang tersebut dalam Kartu Prakerja.
Selain itu KPM juga menilai dari 1.895 pelatihan yang ada, hanya 24% yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Dari angka tersebut hanya sebesar 55% yang layak digunakan sebagai pelatihan berbasis daring.
Baca Juga: Paket bundling kartu prakerja dihentikan, ini alasannya
Program tersebut juga tidak memiliki evaluasi peserta yang mendapatkan insentif untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Sehingga KPK merekomendasikan pelatihan dilakukan secara interaktif.
Sebagai informasi, menanggapi sejumlah masukan, manajemen pelaksana Kartu Prakerja telah menghentikan program pelatihan berbentuk paket bundling. Namun, untuk program lainnya dipastikan masih berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
