Reporter: Teodosius Domina | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membuat pusat layanan kerjasama swasta pemerintah atau Public Private Partnership (PPP) Center. Ini untuk memudahkan investor mencari proyek infrastruktur yang bisa didanai pihak swasta.
Direktur Jenderal Bina konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib menerangkan, pembangunan infrastrutur merupakan fokus perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) punya keterbatasan dana untuk merealisasikan seluruh proyek infrastruktur.
Oleh karena itu, pemerintah ingin mengajak investor swasta lebih aktif di proyek infrastruktur. "Kebutuhan infrastruktur Indonesia sangat tinggi. Jangan dulu bilang 'tidak' bagi swasta yang ingin membangun infrastruktur," ujar Yusid, Jumat (2/9).
Belum ada jenis proyek khusus yang ditargetkan, namun Yusid berharap proyek tersebut mengena pada kebutuhan masyarakat. "Misalnya mengolah air, sampah, atau apapun untuk dijadikan energi. Jadi kita harus bersinergi dengan kementerian ESDM juga," tutur Yusid.
Berdasar data BAPPENAS, jumlah kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang ke-PUPR-an sebanyak Rp 1.915 triliun. Padahal total pendanaan dari APBN bagi Kementerian PUPR yang hanya Rp 1.289 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
