Organisasi PBB Ungkap Jalan Indonesia Kejar Ekonomi 8% Makin Sulit

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang pembangunan industri, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), menilai upaya Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% semakin menghadapi tantangan.

Perwakilan UNIDO untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Marco Kamiya mengatakan jalur pertumbuhan tradisional yang sebelumnya banyak digunakan negara-negara Asia Timur kini tidak lagi mudah diterapkan.

Menurut Marco, sekitar 20 tahun lalu negara berkembang di Asia-Pasifik relatif mudah menentukan resep pertumbuhan ekonomi dengan mencontoh negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan.

Baca Juga: BI Hadapi Dilema Kebijakan Suku Bunga, Jaga Stabilitas dan Pertumbuhan

"Dua puluh tahun lalu, jawabannya jauh lebih mudah ketika seseorang bertanya, apa yang harus dilakukan oleh suatu negara berkembang di Asia-Pasifik agar bisa tumbuh? Resepnya relatif sederhana. Orang akan mengatakan, lihatlah ke Timur, ujar Marco dalam acara Bappenas-ADBI Joint Conference on Asian Countries' Long Term Development Visions, Rabu (9/9).

Ia mengatakan negara berkembang kala itu dapat mengikuti jalur transformasi ekonomi dari pertanian menuju manufaktur, kemudian beralih ke sektor jasa dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Dalam model tersebut, peningkatan produktivitas pertanian akan mendorong perpindahan tenaga kerja ke perkotaan. 

Tenaga kerja kemudian terserap di sektor manufaktur sehingga produktivitas ekonomi meningkat, sebelum akhirnya bergerak menuju sektor jasa dengan produktivitas lebih tinggi. Namun, menurut Marco, pola tersebut kini semakin sulit diterapkan karena adanya perubahan struktural dalam perekonomian global.

"Namun sekarang ini semakin kompleks. Ada sejumlah faktor berbeda yang menantang jalur tradisional yang bergerak dari pertanian ke manufaktur kemudian ke jasa," katanya.

Salah satu tantangan yang dihadapi negara berkembang adalah melambatnya peningkatan produktivitas manufaktur. Di saat yang sama, otomatisasi dan robotika berkembang dengan sangat cepat.

Perkembangan tersebut membuat negara berkembang tidak lagi dapat hanya mengandalkan perluasan industri manufaktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, terjadi fragmentasi rantai nilai global yang turut mengubah peta industri dunia.

Marco juga menyoroti pertumbuhan China yang sangat cepat. Menurutnya, perkembangan China membuat ruang bagi negara-negara berkembang untuk membangun industri menjadi semakin sempit.

"China tumbuh dengan sangat cepat sehingga mengurangi ruang. Hal itu mempersempit ruang bagi pertumbuhan industri di negara-negara berkembang," ungkap Marco.

Faktor geopolitik yang semakin kompleks juga menjadi tantangan lain bagi negara berkembang dalam membangun basis industri dan menarik investasi.

Marco juga mengingatkan mengenai fenomena premature deindustrialization atau deindustrialisasi prematur yang dikaitkan dengan pemikiran Ekonom dari Universitas Harvard, Dani Rodrik.

Fenomena tersebut terjadi ketika suatu negara mencapai puncak perkembangan manufakturnya sebelum sempat melakukan industrialisasi secara optimal.

Baca Juga: Harga Minyak Naik, Kemenkeu Ungkap Risiko ke Subsidi hingga Rupiah

Akibatnya, negara tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan di sektor-sektor dengan produktivitas rendah tanpa mampu melanjutkan transformasi struktural menuju ekonomi dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Meski demikian, Marco menilai kondisi Asia Tenggara dan Asia-Pasifik tidak sepenuhnya mengikuti pola deindustrialisasi prematur tersebut.

Dia mencontohkan Indonesia yang secara absolut masih menjadi salah satu kekuatan manufaktur di kawasan. Vietnam juga dinilai berhasil meningkatkan kapasitas manufakturnya secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Sementara Malaysia dinilai semakin dekat dengan status negara berpendapatan tinggi.

"Jadi, fenomena deindustrialisasi prematur ini perlu ditinjau kembali dan disikapi secara hati-hati di kawasan Asia-Pasifik," katanya.

Menurut Marco, tantangan berikutnya bagi Indonesia bukan hanya bagaimana menarik investasi asing, tetapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas industri agar mampu menghasilkan produk yang lebih kompleks dan inovatif.

Ia mencontohkan sejumlah negara yang berhasil membangun kemampuan inovasi, seperti Korea Selatan dengan Samsung dan Hyundai, Taiwan dengan TSMC dan MediaTek, Jepang dengan Nintendo, serta China dengan BYD.

Menurutnya, negara-negara tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk orisinal dan menguasai teknologi, sementara negara berkembang di Asia Tenggara masih relatif sedikit yang berada pada posisi tersebut.

"Yang kita lihat adalah negara-negara berpendapatan tinggi ditambah China. Jadi, ini merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung inovasi. Ini adalah langkah berikutnya yang diperlukan," katanya.

Oleh karena itu, Marco mendorong perusahaan di Indonesia untuk melakukan peningkatan industri secara bertahap.

Dalam jangka pendek, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, menerapkan sistem digital, menggunakan perangkat otomatisasi dasar, serta memenuhi standar dan prinsip ESG.

Dalam jangka menengah, yakni tiga hingga lima tahun, fokus perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Sementara dalam jangka panjang, lebih dari lima tahun, perusahaan perlu meningkatkan investasi pada penelitian dan pengembangan (R&D) serta kekayaan intelektual untuk menghasilkan produk orisinal.

Marco juga menilai Indonesia perlu mengubah cara pandang terhadap transformasi struktural. Menurutnya, sektor pertanian, manufaktur, dan jasa tidak seharusnya dipandang sebagai sektor yang berdiri sendiri dan bergerak secara berurutan.

Menurutnya, sektor primer juga tidak hanya mencakup pertanian, tetapi meliputi perikanan, pertambangan, dan kehutanan.

Sementara sektor manufaktur tidak lagi sebatas aktivitas perakitan di pabrik. Nilai tambah semakin banyak berasal dari penelitian dan pengembangan, desain, logistik, serta teknologi.

Di sektor jasa, Indonesia juga perlu mendorong pergeseran dari jasa berproduktivitas rendah menuju jasa dengan produktivitas tinggi, seperti keuangan, perbankan, konsultasi, dan teknologi informasi.

Marco menilai integrasi berbagai sektor tersebut akan menjadi sumber peningkatan produktivitas bagi Indonesia.

Dia bahkan memperkirakan struktur pemerintahan dapat ikut berubah dalam satu dekade mendatang seiring semakin terintegrasinya sektor-sektor ekonomi.

"Saya kira dalam 10 tahun, sangat mungkin struktur kementerian juga akan berubah," ungkapnya.

Menurutnya, ke depan pemisahan yang terlalu tegas antara kementerian yang menangani pertanian, industri, dan jasa dapat semakin berkurang karena kapasitas produktif berbagai sektor tersebut semakin saling terhubung.

Baca Juga: Ekonom Bank Dunia Ungkap Syarat Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News