Harga Minyak Naik, Kemenkeu Ungkap Risiko ke Subsidi hingga Rupiah

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap risiko yang dapat muncul terhadap fiskal Indonesia ketika terjadi kenaikan harga energi, khususnya harga minyak dunia.

Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan melalui peningkatan belanja subsidi dan kompensasi.

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Noor Faisal Achmad mengatakan, guncangan eksternal dapat masuk ke perekonomian Indonesia melalui sejumlah saluran, salah satunya inflasi dan fiskal.

"Kenaikan harga bahan bakar, listrik, transportasi, dan logistik dapat menyebar dari harga rata-rata ke inflasi inti," kata Faisal dalam acara Bappenas-ADBI Joint Conference on Asian Countries' Long Term Development Visions, Rabu (9/9/2026)

Menurutnya, tekanan juga dapat muncul dari sisi fiskal ketika harga domestik mengalami tekanan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi pemerintah.

"Saluran kedua adalah fiskal, ketika harga domestik di Indonesia mengalami tekanan, sementara belanja subsidi dan kompensasi meningkat," katanya.

Selain tekanan fiskal dan inflasi, kenaikan harga minyak juga dapat memberikan dampak terhadap sektor eksternal. Hal ini karena Indonesia masih merupakan net importir minyak.

"Karena Indonesia merupakan net importir minyak, Indonesia menghadapi defisit perdagangan minyak dan gas yang lebih lebar serta potensi tekanan terhadap transaksi berjalan dan juga nilai tukar rupiah," jelas Faisal.

Meski demikian, Faisal mengatakan Indonesia memasuki lingkungan global yang penuh ketidakpastian dengan sejumlah buffer ekonomi.

Di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi yang rendah dan stabil, defisit yang terkendali, rasio utang publik yang dapat dikelola, serta cadangan eksternal yang memadai.

Menurutnya, buffer tersebut merupakan hasil dari kredibilitas kebijakan yang telah dibangun. Namun, buffer tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri.

"Tujuan buffer tersebut sebenarnya adalah memberikan waktu untuk melakukan penyesuaian dan mempertahankan belanja pembangunan yang penting ketika terjadi guncangan," katanya.

Faisal menjelaskan pemerintah menggunakan pertahanan berlapis dalam menghadapi guncangan. Salah satunya melalui subsidi yang berbasis aturan dan pengendalian volume untuk membatasi eksposur fiskal yang tidak terbatas.

"Subsidi yang berbasis aturan dan pengendalian volume membatasi eksposur yang tidak terbatas," katanya.

Selain itu, buffer fiskal dan akumulasi saldo kas memberikan ruang sementara bagi pemerintah. Penargetan yang lebih baik terhadap program sosial ekonomi juga diperlukan agar dukungan dapat diarahkan kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan analisis fiskal dilakukan secara berkelanjutan dengan memetakan sejumlah asumsi dan risiko, termasuk harga minyak, nilai tukar, imbal hasil, serta lifting.

"Analisis fiskal secara terus-menerus memetakan harga minyak, nilai tukar eksternal, imbal hasil, dan asumsi lifting ke dalam risiko penerimaan, subsidi, serta belanja bunga," tuturnya.

Dalam menghadapi guncangan, Faisal menekankan respons fiskal harus selektif. Dukungan fiskal, kata dia, harus tepat waktu, tepat sasaran, dan bersifat sementara apabila guncangan yang terjadi juga bersifat sementara. "Disiplin utamanya adalah selektivitas," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News