Reporter: Bidara Pink | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melihat, kondisi inflasi Indonesia pada tahun ini masih akan berada di kisaran sasaran Bank Indonesia (BI).
BI dan pemerintah mematok, target inflasi pada tahun 2022 berada di kisaran sasaran 2% yoy hingga 4% yoy. Nah, OECD kemudian memperkirakan, inflasi akan mendekati batas atas kisaran sasaran yang sebesar 4% yoy tersebut.
“Kami melihat inflasi tahunan Indonesia akan mendekati batas atas yang sebesar 4% yoy pada tahun 2022, yaitu sebesar 3,8% yoy,” tulis lembaga tersebut dalam OECD Economic Outlook edisi Juni 2022, Kamis (9/6).
Namun, OECD kemudian mengingatkan adanya risiko terkait inflasi, yang bisa menjadi batu sandungan bagi progres pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan disrupsi suplai global yang disebabkan eskalasi perang Rusia dan Ukraina.
Baca Juga: OECD Perkirakan Suku Bunga Acuan BI akan Berada di Level 4,5% pada Akhir Tahun 2022
“Peningkatan inflasi ini akan menekan daya beli masyarakat dan menekan keinginan masyarakat untuk membeli bahan tahan lama,” tambah mereka.
Indonesia mengimpor sebagian besar kebutuhan energi dan beberapa makanan pokok seperti gandum dari Ukraina. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap gangguan pasokan terkait perang.
Harga-harga juga sebenarnya saat ini sudah melonjak, tetapi masih ada di level produsen. Nah, bila output gap makin lebar, dan ini diteruskan kepada konsumen, maka inflasi akan meningkat dan mengurangi daya beli masyarakat.
Berbeda dengan OECD, Gubernur BI Perry Warjiyo pada akhir bulan lalu sempat mengungkapkan hitungannya terkait inflasi dalam negeri. Menurut Perry, inflasi pada tahun ini akan lebih dari batas atas kisaran sasaran BI, atau lebih tepatnya ada di kisaran 4,2% yoy.
Menurut Perry, potensi inflasi yang melebihi perkiraan ini didorong oleh kenaikan harga-harga komoditas global yang mempengaruhi pergerakan harga di dalam negeri.
Baca Juga: Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang Disepakati Pemerintah Bersama Komisi XI DPR
Nah, agar inflasi tidak bergerak liar, maka perlu koordinasi yang erat antara pemerintah maupun BI.
Perry pun mengapresiasi upaya pemerintah untuk menekan inflasi pada tahun ini, yaitu dengan memberi kenaikan subsidi dan bantuan sosial. Selain menjaga tingkat harga, ini juga untuk menjaga daya beli masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
