Reporter: Grace Olivia | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun depan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengalokasikan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 28,43 triliun. Sejalan dengan penambahan nilai penerbitan, proyek yang akan memanfaatkan SBSN pun bertambah banyak.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan, terdapat lima sektor utama pembiayaan
proyek SBSN pada 2019, yaitu Perkeretaapian, Bina Marga, Sumber Daya Air, Pendidikan dan Keagamaan.
"Itu bentuk upaya pemerintah mengalokasikan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Tersebar di 7 kementerian dan lembaga seperti PUPR, Perhubungan, Agama, Ristekdikti, LHK, LIPI, dan BSN," ujar Luky saat ditemui usai Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN, Jumat (21/12).
Tahun depan, Kementerian PUPR masih akan mendapat alokasi pembiayaan SBSN proyek infrastruktur yang terbesar yakni Rp 16,84 triliun. Setelahnya, Kemenhub dengan pagu Rp 7,99 triliun, Kemenag sebesar Rp 2,7 triliun, Kemenristekdikti sebesar Rp 498 miliar, dan Kementerian LHK sebesar Rp 106 miliar. Sementara, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) masing-masing sebesar Rp 50 miliar dan Rp 240 miliar.
Adapun total proyek yang akan dibiayai melalui mekanisme penerbitan SBSN proyek ini tahun depan sebanyak 619 proyek. Kementerian Agama memiliki proyek terbanyak dengan jumlah 325 proyek, disusul PUPR 262 proyek, Kemenhub 15 proyek, Kemenristekdikti 7 proyek, Kementerian LHK 6 proyek, LIPI 3 proyek, dan BSN 1 proyek.
Luky mengatakan, jumlah penerbitan SBSN berbasis proyek ini akan ditetapkan sesuai dengan basis proyek yang telah ditentukan. "Nanti akan diselipkan di penerbitan SBN yang rutin setiap dua minggu sekali, tapi yang penting tahun depan besarnya Rp 28,4 triliun," ujarnya.
Nilai penerbitan sukuk negara secara keseluruhan, ia menambahkan, berkisar 25%-30% dari pagu penerbitan SBN bruto yang mencapai Rp 825,7 triliun. "Penerbitannya nanti kita juga lihat kondisi market, mana yang lebih kondusif untuk konvensional atau untuk sukuk, kita lihat kemauan market seperti apa," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
