Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Fraksi Partai Nasdem di DPR mulai melunak menyikapi polemik pergantian Kepala Polri. Keputusan dilantik atau tidaknya Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri kini dipasrahkan pada Presiden Joko Widodo.
Ketua Fraksi Nasdem di DPR, Victor Laiskodat menyampaikan, Nasdem akan menghormati keputusan apapun yang diambil Jokowi terkait Budi Gunawan. Victor memandang Jokowi memiliki pertimbangan mendalam terkait keputusan yang akan diambilnya.
"Itu hak prerogatif beliau sebagai Presiden. Mungkin kalau membatalkan, Presiden berpikir pelantikan Budi Gunawan akan memunculkan masalah yang lebih serius, konflik KPK-Polri jadi berkepanjangan misalnya," kata Victor di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).
Namun, kata Victor, Presiden Jokowi harus menyampaikan pertimbangan dan alasan secara gamblang jika keputusan yang diambil adalah membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Secara prinsip, Victor tak melihat ada pelecehan pada parlemen jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi.
"Persetujuan pengangkatan Budi itu dilakukan oleh parlemen, tapi kalau melantik dianggap menimbulkan masalah serius, seharusnya itu jadi hak prerogatif Presiden," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR itu mengakui jika pada awalnya Nasdem bersikeras meminta Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan. Alasannya adalah untuk menjalankan proses ketatanegaraan karena DPR telah menyetujui Budi sebagai Kapolri. Presiden kemudian melantiknya.
"Kita waktu itu minta agar ada kepastian. Tetapi kalau ditanya prosedural ketatanegaraannya mamang harus dilantik, setelah itu boleh diberhentikan. Tapi kalau Presiden melihat ada pertimbangan lain, itu prerogatif," pungkas Victor.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya mengaku mendukung Budi Gunawan segera dilantik sebagai Kapolri. Menurut Surya, apabila pemerintah taat pada aturan ketatanegaraan yang ada, Budi Gunawan harus segera dilantik.
"Ini kan masalahnya dilantik atau tidak dilantik kan. Kalau saya, saya bilang, saya lantik!" kata Surya.
Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung sebelumnya mengatakan bahwa Presiden akan bertemu elite Koalisi Indonesia Hebat di Solo, Jawa Tengah hari ini. Pertemuan digelar untuk membahas polemik pergantian Kapolri.
Presiden Jokowi sempat berjanji akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian Kapolri pada pekan ini. Namun, persidangan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan hingga saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Budi mempermasalahkan penetapan tersangka kepadanya oleh KPK. Hakim baru akan membaca putusan pada awal pekan depan.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah mempersiapkan empat calon Kapolri yang baru. Jika Presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan dan melakukan proses ulang calon Kapolri, Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden.
Empat nama yang persiapkan oleh Kompolnas ialah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan nama baru di jajaran bintang tiga, Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri). (Indra Akuntono)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
