Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Proses kurasi konten nantinya dapat melibatkan para sejarawan. Masyarakat juga diberikan akses untuk berpartisipasi meneliti konten kamus tersebut.
Dengan demikian, publik dapat menyumbangkan input, saling mengkoreksi dan terbangun proses transparansi yang tidak terjebak kepada pendekatan birokratis.
Setelah revisi, pemerintah dapat segera menerbitkan dan menyampaikan kepada publik kamus dengan naskah dan konten yang resmi.
Melalui video di akun media sosial pribadinya, Nadiem Makarim sebelumnya mengungkapkan bahwa kamus sejarah tersebut disusun tahun 2017 sebelum ia menjabat.
“Begitu dengar isu ini, saya sebagai Mendikbud mengambil langkah konkret menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan,” tegas dia.
Baca Juga: Apa itu Rais Aam di NU? Inilah penjelasannya
Nadiem mengaku telah memerintahkan langsung tim di Kemendikbud agar penyempurnaan kamus yang sempat terhenti, dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi masukan dari pemangku kepentingan, termasuk Nahdlatul Ulama. Ia juga memastikan tidak ada niatan Kemendikbud menghilangkan jejak sejarah.
Nadiem menegaskan, komitmen penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa termasuk KH. Hasyim Asy’ari dan para tokoh penerusnya tidak akan pernah berubah. Hal itu juga yang membuat Kemendikbud mendirikan Museum Islam Hasyim Asy’ari di Jombang dan menerbitkan buku KH.
Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional. “Saya memohon restu agar kamus sejarah yang belum pernah dimiliki negara ini, dapat kita lanjut sempurnakan bersama agar nantinya dapat memberikan manfaat untuk semua,” pungkas Nadiem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
