kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.260   50,00   0,31%
  • IDX 6.928   30,28   0,44%
  • KOMPAS100 1.008   6,44   0,64%
  • LQ45 773   2,07   0,27%
  • ISSI 227   2,98   1,33%
  • IDX30 399   1,47   0,37%
  • IDXHIDIV20 462   0,59   0,13%
  • IDX80 113   0,62   0,55%
  • IDXV30 114   1,38   1,22%
  • IDXQ30 129   0,27   0,21%

Muhaimin yakin MK tolak gugatan Prabowo-Hatta


Rabu, 20 Agustus 2014 / 23:30 WIB
Muhaimin yakin MK tolak gugatan Prabowo-Hatta
ILUSTRASI. Sejarah Hari Perempuan Internasional dimulai di Amerika Serikat.


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai, kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan sulit memenangkan gugatannya dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi maupun sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Muhaimin menambahkan, Prabowo-Hatta akan sulit menyusul sekitar 8 juta selisih suara dengan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dipersoalkannya di kedua institusi tersebut.

"Kalau lihat saksi-saksi dan siaran proses sidang, kayaknya untuk mengejar 8 juta suara Jokowi agak sulit karena 8 juta itu besar," ujar Muhaimin di Kompleks Widya Chandra, Rabu (20/8).

Oleh karena itu, Muhaimin optimis kubu Jokowi-JK tetap diputuskan menjadi presiden dan wakil presiden sebagaimana telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014 lalu.

"Untuk mengejar kemenangan Jokowi itu hampir tidak mungkin. Kalau ada satu atau dua kasus, kalau dijumlahkan kecil tidak sampai 8 juta," ujarnya.

KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK memenangi Pilpres 2014. Mereka memeroleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memeroleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Sedangkan selisih perolehan suara antara Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK sekitar 8,4 juta atau sekitar 6 persen dari total pemilih. Tim Prabowo-Hatta mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif hampir di semua provinsi.

Pelanggaran itu dilakukan dengan memobilisasi pemilih melalui DPKTb hampir di seluruh Indonesia. Tim Prabowo-Hatta mencatat tingginya penggunaan DPKTb di 1.124 kecamatan, 10.827 kelurahan, dan 55.485 TPS di seluruh Indonesia. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×