kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Muhaimin klarifikasi kasus Kemenakertrans ke SBY


Rabu, 07 September 2011 / 19:14 WIB
Muhaimin klarifikasi kasus Kemenakertrans ke SBY
ILUSTRASI. YouTube HDR sudah tersedia di iPhone 12, manjakan mata nonton video kualitas tinggi


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha menuturkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar telah memberikan klarifikasi perihal kasus dugaan korupsi di Kementeriannya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak Muhaimin kemarin (6/9)sudah menghadap kepada Presiden setelah Sidang kabinet," katanya di kantor Presiden, Rabu (7/9).

Menurut Julian, Muhaimin diminta khusus untuk secara proaktif menjelaskan kepada masyarakat dan penegak hukum perihal kasus dugaan korupsi di Kementeriannya. Kalau pun nantinya terbukti ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu harus mempertangungjawabkannya. "Tidak boleh hal-hal yang berdasar itu mengemuka dan menjadi fitnah," katanya.

Perihal kemungkinan, SBY mengambil langkah reshuffle mengingat mencuatnya kasus dugaan korupsi ini, kembali Julian mengatakan semua ini menjadi hak prerogatif Presiden. "Koreksi dari Presiden ada terkait hal-hal yang khusus maupun yang jadi sorotan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, dua pejabat Kemenakertrans yakni Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya, dan Kepala Bagian (Kabag) Program, Evaluasi, dan Pelaporan pada Ditjen P2KT Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan, ditangkap KPK.

Mereka menerima suap Rp 1,5 miliar dari pengusaha Dharnawati terkait proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi di 19 kabupaten dengan total anggaran Rp 500 miliar. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Muhaimin kemudian disebut-sebut menerima fee dari proyek itu, meskipun di berbagai kesempatan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu membantah berbagai tudingan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×