Reporter: Arif Wicaksono | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, menyatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah semestinya dibarengi dengan pemberian subsidi untuk masyarakat miskin yang membutuhkan.
Subdisi BBM juga bisa digunakan untuk mendukung program wirausaha dan membuka lapangan kerja baru pengangguran melalui program padat karya produktif dan pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan.
“Anggaran negara yang selama ini banyak terkuras untuk BBM ini, akan baik jika bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Uang subsidi ini dinilainya akan lebih baik digunakan orang miskin daripada dihabiskan orang yang sudah kaya,” kata Muhaimin dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu ( 16/6).
Dia mengatakan, terlepas dari polemik dukung-mendukung terkait subsidi harga BBM, harus dipahami semua pihak bahwa kenaikan harga BBM BBM tidak bisa dielakkan.
Keputusan menaikkan harga BBM, lanjut Muhaimin, akan menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sekaligus menyelamatkan pertumbuhan perekonomian bangsa. Jadi, APBN tidak boleh lagi dinikmati hanya oleh golongan menengah ke atas yang notabene memilki banyak kendaraan,” kata dia.
Muhaimin menambahkan, sudah saatnya masyarakat miskin pun harus lebih dapat merasakan subsidi BBM melalui pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pola subsidi kini harus diubah dengan lebih diprioritaskan untuk dinikmati masyarakat miskin.
“Kita semua harus menyadari dan berkomitmen mendukung pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi akan tetap dialihkan pada orang miskin. Itu akan lebih bermanfaat,” kata Muhaimin.
Namun, Muhaimin berharap, kompensasi BBM dapat mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja melalui program padat karya, yang merupakan salah satu program andalan dalam rangka program perluasan kesempatan kerja, khususnya di sektor luar hubungan kerja.
Model padat karya harus ditingkatkan melalui pendekatan berbasis sumber daya lokal. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur perdesaan yang bermanfaat langsung dalan penciptaan lapangan kerja. Saat ini, jumlah pengangguran mencapai 7,17 juta orang (5,92%) dari jumlah angkatan kerja Indonesia yang mencapai 121,2 juta orang, (BPS Februari 2013 ).
Menurut Muhaimin, efektivitas program padat karya masih cukup efektif dalam menggerakkan masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Pasalnya, program itu bersentuhan langsung dengan Masyarakat dan dikerjakan oleh masyarakat dan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. “Penggunaan subsidi BBM bagi pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh masyarakat secara program padat karya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat, katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
