kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45915,11   -8,38   -0.91%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Mimpi Papua Barat menjadi provinsi konservasi


Selasa, 01 Mei 2018 / 07:05 WIB
Mimpi Papua Barat menjadi provinsi konservasi


Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Papua merupakan pulau terbesar di Indonesia, secara administratif terbagi ke dalam dua pemerintahan yaitu Provinsi Papua dengan luasan 319.036 km2 dan Provinsi Papua Barat dengan luasan wilayah 140.376 km2. Tanah yang dikenal juga sebagai pulau terbesar kedua di dunia ini diberkahi kekayaan alam dan keanekaragaman ekosistem yang luar biasa melimpah, diantaranya hutan, pantai, terumbu karang, danau dan sungai, serta gletser tropis.

Keanekaragaman hayati Papua adalah setengah dari total jumlah keanekaragaman hayati Indonesia, secara khusus flora dan fauna endemik yang hanya dijumpai di tanah ini. Tidak hanya itu, Papua juga kaya akan sumber daya alam berupa bahan tambang, keberagaman gas dan mineral serta budaya adat istiadatnya. Tercatat sekitar 265 bahasa lokal yang melambangkan suku-suku dengan kearifan lokalnya.

Kenyataan menunjukkan, tanah Papua yang begitu kaya, namun tingkat kemiskinan penduduknya termasuk yang tertinggi di Indonesia. Sebab itu, pengembangan ekonomi lewat pembangunan terus digalakkan agar meningkatkan taraf hidup penduduk Papua. Namun, terbatasnya atau belum berkembangnya sektor jasa dan sektor lainnya, mendorong pemerintah memanfaatkan sumber daya alam sebagai modal utama pengembangan ekonomi.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, setiap usaha peningkatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam harus berdasarkan asas berkelanjutan untuk menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan di Papua.

"Kalau hutan tidak dijaga dan dilestarikan hanya akan menimbulkan bencana. Untuk itu, kami berkomitmen untuk melestarikan hutan dengan mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan," katanya dalam kesempatan bincang-bincang dengan media di Jakarta, Senin (30/4).

Dominggus menyadari, untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati di Papua bukan perkara mudah tapi membutuhkan partisipasi dari semua pihak terkait termasuk pendanaan yang tidak sedikit. Di sisi lain, harus ada keadilan bagi masyarakat adat yang melestarikan hutan tersebut, misalnya dalam bentuk insentif untuk kegiatan konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu diperlukan suatu usaha bersama dan menyeluruh untuk menentukan berbagai rencana untuk mewujudkan Papua menjadi aman, sejahtera dan bermartabat yang dapat memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap sumber daya alam.

Menurut Dominggus, menjadikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi merupakan impian sekaligus solusi cerdas pembangunan berkelanjutan di tanah Papua.

“Pembangunan memang diperlukan untuk memajukan ekonomi tapi jangan sampai merusak hutan. Kalau memang ada lokasi hutan untuk kegiatan perkebunan, maka harus dikaji dulu juga masyarakat tidak keberatan atau menolak,” tukasnya.

ICBE 2018

Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Mitra Pembangunan di Tanah Papua akan melaksanakan Konferensi Internasional pada bulan Oktober yang bertajuk International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) in Tanah Papua 2018. Rencananya, konferensi tersebut akan digelar pada 7-10 Oktober 2018.

ICBE dilaksanakan dalam bentuk seminar Ilmiah maupun penyampaian poster, pameran dan festival budaya serta kuliner menu makanan asli Papua.

Peserta Konferensi Internasional diharapkan berjumlah 750 orang dari Indonesia dan mancanegara seperti Amerika Serikat, Norwegia, Swedia, Denmark, New Zealand, Belanda, Inggris, Brazil, Spanyol, Australia, Jepang, China, Korea, dan Papua Nugini. Sedangkan, pembicara utama dan narasumber berdasarkan dari pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peneliti/ahli dan lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, praktisi, serta masyarakat adat dan gereja.

Agenda ini juga tindak lanjut rekomendasi dari hasil konferensi ICBE sebelumnya yang dilaksanakan di Jayapura, Provinsi Papua pada 2016 lalu. ”ICBE 2018 adalah sebuah terobosan yang dapat menghubungkan semua capaian misi pembangunan Provinsi Papua Barat di dalam kerangka inisiatif Provinsi Konservasi untuk pembangunan berkelanjutan,” ungkap Dominggus.

Nah, salah satunya adalah mencari skema-skema pendanaan global maupun nasional untuk program konservasi di Papua yang bisa dikelola secara langsung. Adapun suksesnya perhelatan ICBE ini juga menjadi tolok ukur sejauh mana Papua Barat mengikuti perkembangan dan mengalami kemajuan di dalam pembangunan, serta berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan baik di Tanah Papua, Indonesia dan global.

Ketua Tim Kerja ICBE 2018 Charlie D Heatubun menambahkan, ICBE 2018 memiliki arti strategis tidak hanya bagi Papua Barat, tapi juga Tanah Papua, Indonesia dan dunia. Alasannya, dengan penyelenggaraan ICBE akan menghasilkan suatu warisan tak ternilai bagi generasi masa depan, di mana alam dan lingkungan akan tetap terjaga sebagaimana kondisinya saat ini.

“Dari agenda ICBE ini juga bisa mendorong pencapaian dalam peninjauan kembali RTRW Provinsi Papua Barat yang mengakomodasi ciri khas Provinsi Konservasi dan ruang kelola masyarakat adat, pencadangan yang lebih besar terhadap kawasan lindung, peluang insentif fiskal dan skema pendanaan berkelanjutan, serta inisiatif kemitraan global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” harapnya.

Menurut Charlie, CBE 2018 di Tanah Papua memiliki manfaat untuk mendorong pemahaman pentingnya pembangunan berkelanjutan dan kegiatan pelestarian keanekaragaraman hayati, pemanfaatan jasa lingkungan dan ekonomi kreatif berbasis keanekaragaman hayati dan budaya. Kemudian, membangun komitmen bersama untuk memberikan tempat dan peran sentral masyarakat lokal dalam pelestarian alam, pemanfaatan sumber daya alam.

Selain itu, ICBE menjadi sarana untuk meningkatkan kerja sama/koordinasi berbagai pemangku kepentingan baik pada dalam provinsi, antar provinsi, nasional dan masyarakat global, memperkuat dan memperbaiki rencana maupun pelaksanaan Provinsi Konservasi lewat kerja sama berbagai pemangku kepentingan, dan tersedianya data dasar (database) serta mendorong pembangunan pembangunan museum sejarah alam Tanah Papua (Papua Natural Museum) di Manokwari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×