Sumber: Antara | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak berorientasi investasi asing karena mengusulkan kepemilikan asing hingga 100% pada sektor industri pengolahan ikan.
"Menteri Kelautan dan Perikanan terlampau berorientasi investasi asing," kata Sekjen Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Senin (5/10).
Menurut Abdul Halim, bukan hanya dalam usulan sektor industri pengolahan ikan, tetapi juga dalam pengelolaan pulau-pulau kecil.
Sebagaimana diketahui, KKP berencana memberdayakan pulau-pulau terluar dengan menawarkan 31 pulau terluar hingga tahun 2019 kepada investor, baik asing maupun dari dalam negeri.
"(Menteri Susi) terkesan tidak mempercayai semangat gotong royong yang dimiliki masyarakat pelaku perikanan skala kecil di 10.666 desa pesisir di Indonesia," kata Sekjen Kiara.
Sebelumnya, Abdul Halim menyatakan privatisasi dan komersialisasi sumber daya laut ditengarai ada yang berkedok kawasan konservasi laut dan investasi pulau-pulau kecil serta pembangunan hunian tepi laut.
"Privatisasi dan komodifikasi sumber daya laut semata-mata untuk kepentingan komersial telah menggusur keberadaan masyarakat pesisir dan menghilangkan akses mereka terhadap sumber-sumber penghidupannya," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim.
Abdul Halim mengemukakan, hal itu dibahas dalam diskusi terbatas bertajuk "Pengelolaan Sumber Daya Laut" yang diikuti dirinya di Cape Town, Afrika Selatan, 13-19 September 2015, serta dihadiri perwakilan organisasi masyarakat sipil dari Afrika Selatan, Kenya, Uganda, Swedia, dan Indonesia.
Pusat Data dan Informasi Kiara pada September 2015 mencatat sedikitnya 30 kabupaten/kota/provinsi di Indonesia menjalankan proyek reklamasi pantai untuk pembangunan hunian tepi laut.
"Di saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong hadirnya investasi asing di 40 pulau-pulau kecil selama tahun 2015-2016," ucapnya.
Menteri Susi di Jakarta, Jumat (11/9) mewacanakan pembukaan kepemilikan asing hingga 100% di sektor industri pengolahan ikan untuk menarik banyak investasi.
Susi juga mengemukakan bahwa hal tersebut karena asing dinilai tidak mau membangun industri pengolahan ikan karena maksimal kepemilikan hanya sampai 40% pada saat ini.
Ia berpendapat, semakin banyak pihak asing di industri pengolahan ikan juga dibutuhkan guna membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Sementara itu, Abdul Halim menegaskan KKP seharusnya memprioritaskan keterlibatan masyarakat pelaku perikanan skala kecil di berbagai desa pesisir sesuai dengan kekhasan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
"Tugas pemerintah adalah memfasilitasi, bukan menempatkan masyarakat sebagai kuli bagi bangsa-bangsa lain," kata Sekjen Kiara. (Muhammad Razi Rahman)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
