Menteri PU tak tegas, Ketua DPR bingung

Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Cipta Wahyana

JAKARTA. Tampaknya, rapat konsultasi tentang pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diselenggarakan para wakil rakyat dan Kementerian Pekerjan Umum (PU), Senin (23/5), tak terlalu produktif. Buktinya, Ketua DPR RI Marzuki Ali justru terkesan bingung mendengar penjelasan Menteri PU Djoko Kirmanto.

Marzuki Alie mengungkapkan, dalam rapat konsultasi itu, Djoko tidak menjelaskan secara detil hasil evaluasi kementeriannya. Bahkan, Djoko tidak menjawab pertanyaan yang sebelumnya juga pernah dilontarkan DPR dalam suratnya tentang anggaran gedung baru DPR yang mencapai Rp 1,3 triliun. Waktu itu, DPR ingin tahu pendapat Kementerian PU apakah bujet sebesar itu termasuk mahal.

“Kami konfirmasi ulang kepada menteri PU apakah harga yang dihitung oleh tim teknis ini wajar, mahal atau murah. Kedua, apakah ruangan yang diberikan ke DPR ini kebesaran, kekecilan, atau layak. Ini lewat surat ke kementerian PU. Tapi, jawabannya tidak menjawab substansi pertanyaan kita,” ujar Marzuki seusai rapat konsultasi di Nusantara III, Senin (23/5).

Menurut Marzuki, dalam rapat tertutup yang berlangsung sekitar dua jam itu, Djoko hanya menyatakan bahwa jumlah lantai gedung baru DPR akan berkurang, dari sebelumnya 36 lantai menjadi 26 lantai. “Klarifikasi tadi menjelaskan bahwa gedung baru akan memiliki 26 lantai dengan memanfaatkan Gedung Nusantara I,” tegasnya.

Padahal, menurut Marzuki, sebelum bujet dipangkas menjadi Rp 777 miliar, PU juga menyatakan, bahwa pembangunan gedung 36 lantai itu telah memperhitungkan pemanfaatan Gedung Nusantara I.

“Ini jadi pertanyaan kami. Sebelum anggaran dipotong, tim teknis mengatakan pembangunan gedung 36 lantai itu plus nusantara I. Itu yang dihitung oleh tim teknis PU. Kami tidak mengerti hitungannya dari mana. Hari ini, menteri PU bilang turun 10 lantai karena memanfaatkan Nusantara I. Ini aneh. Ada sesuatu yang salah jika dibandingkan dulu,” tegasnya.


Marzuki minta, tim teknis yang menghitung anggaran awal dicari. "Orang PU harus diberi sanksi kalau ada kesengajaan main-main dengan DPR. Kalau konsultannya main-main, kita juga akan blacklist dari DPR,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Kementrian PU: Peluang minimalisasi biaya pembangunan gedung DPR terbuka lebar

Nasional

Dana bangun gedung DPR Rp 777 M bisa untuk sekolahkan 1,9 juta anak tak mampu!