Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ini gebrakan terbaru Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Pada Senin (20/1/2020), Edhy Prabowo mengumumkan bahwa Kementerian KKP telah mengangkat 22 orang pejabat yang terdiri dari 13 orang penasihat menteri dan 9 orang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Di antara pejabat-pejabat yang diangkat itu terdapat beberapa nama tokoh seperti Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, Pengamat Komunikasi Politik Effendi Ghazali, hingga mantan Menteri KKP Rokhmin Dahuri.
Edhy mengatakan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan tersebut dilakukan supaya arah KKP dalam membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah. Para pejabat baru itu diperkenalkan Edhy saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di The Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2020).
Baca Juga: KKP Bebaskan 15 nelayan Indonesia yang ditangkap aparat Malaysia
"Saya harap ke depan (penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan menjadi backbone kita untuk memberikan nasihat, masukan agar langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah," kata Edhy seperti dikutip dari siaran pers Kementerian KKP, Senin (20/1/2020).
Tak hanya itu, Komisi Pemangku Kepentingan juga diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan KKP dengan stakeholder kelautan dan perikanan yang ada. Selain itu, Edhy juga berharap nantinya kebijakan yang dibuat KKP bukan kebijakan balas dendam.
"Justru kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, akademis dan budaya Nusantara," kata dia.
Baca Juga: KKP Akan Kembali Mengizinkan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Besar
Penasihat menteri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pengangkatan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
