Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 7% pada tahun 2024 terus dikejar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas menegaskan penurunan angka kemiskinan dapat dipercepat melalui reformasi birokrasi tematik.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi, program birokrasi harus berdampak optimal, salah satunya terkait pengentasan kemiskinan,” ujar Anas dalam keterangannya, Minggu (29/01).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 %, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71%.
“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7%. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2% per tahun sehingga bisa mencapai 7% pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ujar Anas.
Baca Juga: Komisi VIII DPR Masih Kaji Usulan Biaya Haji 2023
Sehingga Presiden Jokowi, mengintruksikan agar seluruh komponen pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bergerak selaras.
Kementerian PANRB sendiri, ditugaskan untuk melakukan tata kelola birokrasinya. Maka, salah satu langkah yang disiapkan mulai tahun ini adalah penilaian reformasi birokrasi yang akan lebih fokus pada isu isu tematik, salah satunya soal penanggulangan kemiskinan.
Anas menjelaskan, reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sebagainya.
Dengan demikian, anggaran terkait kemiskinan yang kurang lebih Rp 500 triliun, diharapkan menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.
"Termasuk Presiden mengarahkan agar anggaran tersebut tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan, seperti seminar yang berulang, atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual,” ujar Anas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
