Menkum HAM: Pemda Tidak Ingin Holcim di Nusakambangan

Reporter: Hans Henricus | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Kegiatan penambangan batu kapur oleh PT Holcim Indonesia di Pulau Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah bakal tidak bertahan lama. Pasalnya, menurut Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, pihak pemerintah daerah (Pemda) tidak menghendaki lagi Holcim melanjutkan kegiatan penambangan itu.

Patrialis mengatakan, Pemda khawatir apabila gunung kapur itu diambil terus-menerus bisa berbahaya untuk kepentingan ke depan. "Pemdanya sudah tidak berkeinginan lagi, pemdanya merasakan bagaimana susahnya di sana," kata Patrialis di kantornya, Rabu (19/5).

Karena itu, Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk tim untuk memantau kegiatan Holcim di Nusakambangan. "Kementerian Hukum dan HAM sudah bentuk tim untuk melihat kegiatan Holcim ini," ungkapnya.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga menggandeng sejumlah kementerian untuk mengevaluasi perizinan Holcim di Nusakambangan. Instansi itu antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Proses evaluasi itu juga melibatkan Pemda Kabupaten Cilacap dan Pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Menurut Patrialis, keterlibatan sejumlah kementerian dan Pemda penting agar terjadi sinergi bersama untuk pengambilan keputusan. Cuma, menurut Patrialis, dicabut atau tidaknya izin Holcim tergantung pada hasil evaluasi. "Nanti, kalau ada sudah ada keputusan bersama," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News