Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah pekan lalu Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sudah disampaikan oleh Presiden ke DPR RI, diharapkan bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam masa persidangan ke depan.
“RUU ini sangat krusial untuk memperbaiki ekosistem usaha koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota serta masyarakat,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam keterangan tertulis, Senin (9/10).
Ia mengatakan, sebagai fungsi perlindungan regulasi terkait koperasi sangat diperlukan mengingat saat ini banyak koperasi bermasalah yang menimbulkan banyak korban di kalangan masyarakat.
Baca Juga: Akan Dibahas Oktober, Berikut Muatan dalam RUU Perkoperasian
Misalnya, delapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang gagal bayar dengan total Rp 26 triliun uang anggota yang berpotensi hilang.
Teten mengatakan, penyelesaian sengketa antara anggota dan pengurus koperasi lewat mekanisme internal koperasi tidak berjalan, begitupun dengan upaya perdamaian melalui PKPU dan pemidanaan para pengurus koperasi yang menggelapkan uang anggota terbukti tidak efektif.
Padahal, Teten menambahkan, hal itu menjadi satu-satunya jalan untuk menyita aset koperasi milik anggota dan mengembalikan kepada anggota.
Baca Juga: Ini Isi RUU Perkoperasian yang Akan Dibahas Oktober
Tidak ada landasan hukum bagi Pemerintah untuk menalangi uang anggota (bail out) yang digelapkan pengurus koperasi.
“Oleh karena itu, ke depan pengawasan koperasi harus diperketat,” katanya.
Menurut Teten, tidak cukup koperasi di Indonesia hanya menganut pengawasan internal saja, sebab uang anggota koperasi harus terlindungi seperti penyimpanan di bank.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
