Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan telah berkoordinasi dengan tim ahli untuk menyelidiki penyebab tsunami di Selat Sunda.
Pasalnya, bencana yang terjadi Sabtu (22/12) lalu itu merupakan fenomena baru. “Bahwa ini bukan tsunami karena gempa vulkanik tapi karena longsor seluas 64 hektare dari gunung anak Krakatau,” jelas Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (25/12).
Teori tersebut, katanya merupakan kesimpulan awal yang disimpulkan oleh tim yang sudah mulai bekerja sejak hari Minggu (23/12). Adapun tim tersebut melibatkan para ahli dari berbagai instansi seperti BPPT, LIPI, BMKG, BIG, LAPAN, Pushidros TNI-AL dan Kementerian ESDM.
"Analisa sementara para ahli mengarah pada terjadinya flank collapse/longsoran anak gunung Krakatau, yaitu adanya material yang lepas dalam jumlah banyak di lereng terjal yang dipicu oleh tremor dan curah hujan tinggi," tambah Luhut.
Hal itu mengacu sumber data analisa berupa seismogaf, tide gauge, citra satelit, dan data interferometri 64 hektare. Untuk membuktikan kebenaran teori tersebut, tim akan melakukan survei geologi kelautan dan bathymetri di kompleks Gunung Krakatau setelah situasi dirasa aman dan memungkinkan.
“Sekarang mau kita bikin kapal mau ke lihat sana belum bisa kan karena cuaca masih jelek, mungkin (dapat diberangkatkan) setelah tanggal 25 Desember, mungkin 27 atau 28, pakai Kapal Baruna Jaya untuk lihat lagi peta di bawah lautnya,” jelas Menko Luhut.
Selain survei laut, tindak lanjut tim tersebut antara lain akan dilakukan konfirmasi citra satelit resolusi tinggi oleh LAPAN, survei udara oleh BPPT, data GPS dan PASUT oleh BMKG, BIG, Pushidros TNI-AL, serta melibatkan industri di kawasan.
Susun kebijakan baru
Khusus mengenai solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam, pemerintah sedang merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
“Kemarin kami, BMKG, Basarnas, BNPB sudah rapatlah bersama semua (instansi terkait) untuk menyusun Perpres terpadu,” terang dia. Luhut pun menargetkan hal itu bisa selesai pada Januari 2019.
“Kami sudah masuk finalisasi, nanti minggu pertama atau kedua Januari 2019 kami akan duduk lagi nanti antara semua instansi-instansi terkait biar tuntas. Setelah itu akan dibawa ke rapat terbatas,” katanya.
Adapun kedepan teknologi yang digunakan dari BPPT yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan terkini. “(Alat rancangan) BPPT bagus kok. Kita aja yang selama ini tidak pernah pakai kita buat di sini. Boleh kita impor dulu (jika ada yang lebih canggih) tapi nanti harus transfer teknologi,” tutur dia.
Adapun sumber dananya bisa berasal dari APBN atau pinjaman dari World Bank dengan Asian Development Bank. Tapi ia menegaskan untuk masyarakat tidak merusak alat yang baru. Ia bilang, antara pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama berkontribusi untuk mencegah dan menangani bencana di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
