Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
Di luar anggaran cadangan itu Menkeu Sri Mulyani menyebut masih ada ruang untuk memangkas anggaran dari seluruh anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (KL).
Sebab berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo, semua KL harus memprioritaskan penanganan Covid-19 khususnya untuk program vaksinasi ini.
Nah dalam upaya pemangkasan anggaran belanja dari KL tersebut Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan beberapa hal
- Mempertimbangkan track record instansi baik Kementerian dan Lembaga dalam penggunaan atau realisasi anggaran tahunannya.
- Melihat daftar isian pelaksaaan anggaran (DIPA) 2021, sehingga mengetahui berapa anggaran yang bisa di alihkan untuk mendanai vaksinasi.
"Total masih bisa kami absorb dengan beberapa perubahan anggaran," tandas Menkeu
Meskipun demikian Menkeu menyatakan akan sangat berhati-hati karena tak mau kinerja kementerian dan lembaga menjadi terganggu belanjanya.
Sebab belanja pemerintah mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi. Apalagi pertumbuhan ekonomi saat ini sangat tergantung kepada belanja pemerintah sangat tinggi
Menkeu juga mengimbau agar kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah tetap giat merealisasikan belanja,
"Daerah saja masih ada anggaran untuk pemulihan ekonomi yang tak semuanya dibelanjakan," tandasnya.
Sri Mulyani kembali menegaskan, Kemenkeu menjamin kebutuhan anggaran vaksin bisa dipenuhi dari APBN.
"Kami sudah mengidentifikasi dengan cermat, kami minta KL dan daerah tetap melakukan tugas pemulihan ekonoimi pakai dana APBN dan APBD," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
