Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita dirinya sering mendapatkan teguran dari masyarakat karena sering utang. Namun, ia memastikan, utang pemerintah tentu digunakan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.
Situasi saat ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mengalami defisit yang diprediksi mencapai 6,34% dari produk domestik bruto (PDB). Sebab, akibat virus corona penerimaan negara diproyeksikan turun hingga 15%, sedangkan belanja negara naik hingga 33,8% dari realisasi tahun 2019.
“Dalam situasi ini bukannya tidak gratis, APBN menghadapi Covid-19 menglami tekanan, penerimaan negara turun hingga15%. Bahkan penerimaan pajak kita menurun mendekati 20%, tapi kita harus tetap belanja bahkan meningkat. Dan saya utang, dan saya diomelin seluruh masyarakat Indonesia ngutang untuk ini,” kata Sri Mulyani dalam webminar bertema Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021, Senin (4/1).
Baca Juga: Kata Sri Mulyani terkait sisa ratusan triliun anggaran pemulihan ekonomi nasional
Sri Mulyani menganalogikan, posisinya sebagai bendahara negara sama seperti ibu rumah tangga. Dalam situasi pandemi yang berlangsung sejak tahun lalu, penerimaan menurun, sementara belanja naik seiring dengan kebutuhan.
“Sama saja dengan anggota di rumah kita yang sakit, mungkin tabrakan, kena demam berdahar dan harus masuk rumah sakit, atau bapaknya kena PHK sekaligus. Maka si ibu harus memutar pikirannya mendanai kebutuhan keluarganya yang setiap hari harus makan dan ada kebutuhan tambahan lain,” ujar Sri Mulyani.
Dengan defisit 6,34%, maka postur pembiayaan anggaran tahun 2020 mencapai Rp 1.039,2 triliun. Hingga November 2020, realisasinya mencapai Rp 1.104,8 triliun atau sudah melebih 6,3% dari outlook akhir tahun lalu.
Sri Mulyani menegaskan, meski utang 2020 membengkak, tapi pemerintah memastikan upaya fiskal tersebut bisa menolong masyarakat karena dampak pandemi. “Bukan senak-enaknya mana yang perlu, mana yang tidak perlu diberikan tambahan dan diteliti dan efektifitasnya bisa dipertanggung jawabkan,” ucap Sri Mulyani.
Kedati demikian, ruang fiskal pemerintah dengan memperlebar defisit nyatanya belum dioptimalkan. Sebab, belanja program pemulihan ekonomi nasioanl (PEN) 2020 tidak mampu terserap 100%.
Baca Juga: Anggaran terbatas, program PEN tak cukup untuk mendorong ekonomi tahun ini
Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi anggaran program PEN 2020 hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp 579,78 triliun. Angka tersebut setara dengan 83,4% dari pagu sejumlah Rp 695,2 triliun.
Artinya, anggaran program PEN 2020 masih tersisa Rp 115,42 triliun. Secara rinci, realisasi dana PEN tahun lalu tersebar dalam enam program.
Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp 63,51 triliun setara 63,8% dari pagu senilai Rp 99,5 triliun. Dana ini dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan, pengadaan APD, alaksehatan dan sarana kesehatan, serta operasi dan sosialisasi penegakan PSBB dan protokol kesehatan.
Kedua, program perlindungan sosial tercatat sepanjang 2020 terealisasi sebesar Rp 220,39 triliun atau sama dengan 95,73% dari total anggaran sejumlah Rp 230,31 triliun. Sri Mulyani mengklaim program perlindungan sosial dapat menekan laju kemiskinan ke 8,99% dari seharusnya bertambah ke 10,96% karena dampak pandemic virus corona.
Baca Juga: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN dorong peningkatan konsumsi dalam negeri
Ketiga, realisasi stimulus sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp 66,59 triliun setara 98,1% dari pagu sebesar Rp 67,86 triliun. Tujuannya untuk mendukung pemda, K/L, dan sektoral dalam proses pemulihan ekonomi tahu lalu. Termasuk sebagai bantalan ekonomi bagi daerah yang berorientasi pada sektor pariwisata yang mencapai 101 pemda.
Keempat, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 112,44 triliun atau sama dengan 96,6% dari total anggaran Rp 116,31 triliun. Menkeu bilang tujuan program ini untuk menopang permodalan dan cashflow UMKM pada masa pandemi baik berupa bantuan permodalan melalui perbankan maupun langsung.
Kelima, realisasi pembiayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi sudah merealisasikan seluruh pagu sebesar Rp 60,73 triliun. Dana segar ini utamanya untuk membantu permodalan perusahaan pelat merah yang terdampak pandemi, menyangkut hajad hidup masyarakat, dan perusahaan yang menjalankan proyek stragis nasional.
Keenam, insentif usaha dalam bentuk perpajakan dengan realisasi sebesar Rp 56,12 triliun setara 46,53% dari pagu sebesar Rp 120,61 triliun. Menkeu menyebut insentif pajak diharapkan bisa menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat.
Selanjutnya: Menkeu Sri Mulyani: Anggaran PEN tahun 2020 tersisa Rp 115 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
