Reporter: Grace Olivia | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengimbau pemerintah daerah melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah di tahun 2019. Apalagi, alokasi anggaran transfer dana ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mencapai Rp 826,77 triliun atau naik 9,22% dari outlook APBN 2018 yang hanya Rp 756,97 triliun.
Menurut Sri Mulyani, ketergantungan daerah terhadap TKDD masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%.
"Saat ini, PAD masih sangat terbatas. Kalau ada masalah dengan undang-undang, itu sedang kita pikirkan revisinya mengenai pajak dan keuangan daerah. Tapi, sekarang pun masih banyak ruang untuk mengoptimalkan pendapatan," ujar Sri Mulyani saat menyampaikan pidato arahan dalam acara Sosialisasi TKDD 2019, Senin (10/12).
Sri Mulyani menegaskan, pengelolaan APBN dan APBD akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, begitu pula sebaliknya. Di tengah gejolak perekonomian global, APBN maupun APBD menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi hingga kini, tambah Sri Mulyani, masih belum merata. Kuartal III 2018 lalu, ekonomi nasional tumbuh 5,17%. Perekonomian pulau Jawa dan Sulawesi mampu tumbuh di atas rata-rata nasional yakni masing-masing 5,7% dan 6,7%.
Namun, perekonomian Sumatra dan Kalimantan belum mampu tumbuh di atas rata-rata nasional. "Karena mereka masih sangat tergantung pada komoditas, belum ada diversifikasi ekonomi. Ini menjadi tugas penting sekaligus berat bagi pemda untuk membangun diversifikasi," kata Sri Mulyani.
Ia mengungatkan, pemda sejatinya memiliki dua tugas penting yang harus terus diingat. Pertama, mengelola APBD secara efisien, tepat kualitas, dan menghasilkan dampak positif. Kedua, menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi untuk bisa ditanamkan di daerah masing-masing sehingga membuka lebih banyak kesempatan kerja.
"Saya berharap daerah mampu menggunakan APBD sama efektifnya dengan pemerintah pusat, bisa dinamis mendesain pendapatan dan belanja sesuai kondisi," tutur Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
