kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.755   0,00   0,00%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Menkeu harapkan THR untuk PNS bisa dongkrak konsumsi


Kamis, 24 Mei 2018 / 21:36 WIB
Menkeu harapkan THR untuk PNS bisa dongkrak konsumsi
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di BPK


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mendorong konsumsi. Terutama pada konsumsi kelas menengah.

Menurut Sri Mulyani, dari sisi konsumsi di level rumah tangga miskin selama ini sudah terbantu dengan program-program sosial pemerintah seperti dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sedangkan kelas menengah di harapkan ini yang akan menggerakan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Kamis (24/5).

Untuk itu, dia mengharapkan dapat menopang konsumsi pada kuartal II-2018 sehingga pertumbuhan konsumsi bisa lebih baik dari kuartal I-2018 yag tumbuh 4,95% secara year on year (yoy). 

Namun sayangnya, Sri Mulyani belum memperhitungkan berapa kontribusi THR dan gaji ke-13 terhadap konsumsi. “Saya belum lakukan penghitungan nanti kita lihat, Kita harap kuartal II tentu konsumsi akan lebih tinggi dari kuartal I,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini seluruh satuan kerja (satker) tengah mempersiapakan dokumen terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemberian tunjangan hari raya kepada pimpinan dan PNS, Non PNS dan lembaga non struktural.

“Kita berharap mereka akan bisa mulai menyelesaikan, karena minggu depan itu ada dua hari libur jadi memang akan menjadi sangat pendek harinya buat para satker untuk menyiapkan, menghitung dan mengidentifikasi semua sesuai dengan nama, itu akan membutuhkan waktu seminggu,” tambahnya.

Untuk itu, diharapkan pada saat pencairan betul-betul akan bisa disalurkan sesudah satker menyampaikannya ke KPKPN.

“Ya sampai minggu depan kita lihat saja PMK sudah kita bikin jadi sekarng sudah dikoordinasikan oleh seluruh kantor perbendaharaan di Indonesia,” tutup Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×