kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Menhut: Kalimantan Tengah cocok jadi pilot project REDD+


Kamis, 04 November 2010 / 17:20 WIB
Menhut: Kalimantan Tengah cocok jadi pilot project REDD+
ILUSTRASI. Menu Sahur Praktis Tinggal Dipanaskan


Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can

JAKARTA. Kementerian Kehutanan sedang menyiapkan provinsi percontohan sebagai amanat letter of intent (LoI) Indonesia dan Norwegia Mei 2010. Kawasan hutan di provinsi itu akan menjadi wilayah percontohan pengurangan emisi karbon.

Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, provinsi yang cocok menjadi proyek percontohan adalah Kalimantan Tengah. Alasannya, di Kalimantan Tengah masih ada kawasan hutan gambut dan hutan alami yang luas. "Jadi, bagus sekali kalau bisa dijadikan pilot project," ujar Zulkifli di kantor BKPM, Kamis (4/11).

Namun demikian, Zulkifli mengatakan keputusan ada di tangan. Zulkifli sendiri telah mengajukan lima provinsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni Papua, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan Kalimantan Timur.

Sekadar informasi saja, penetapan provinsi percontohan merupakan salah satu bagian dari tahapan pelaksanaan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia yang ditandatangani akhir Mei lalu di Oslo, Norwegia. Dalam LoI ini pemerintah Norwegia berkomitmen menyalurkan dana sebesar US$1 miliar kepada Pemerintah Indonesia melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Degradation+ (REDD+).

REDD+ bukan hanya pengurangan emisi karbon dari penggundulan dan penurunan kualitas hutan, melainkan juga melalui konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan penyerapan karbon.

Zulkifli menambahkan, penetapan satu provinsi percontohan itu paling lambat pada Desember nanti. Selain provinsi percontohan, pemerintah juga membentuk sebuah lembaga yang berfungsi mengelola dan menyalurkan dana bantuan dari Norwegia, serta mengawasi pelaksanaan kerjasamam pengurangan emisi karbon itu melalui Measurement, Reporting, and Verification (MRV).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×