Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan pengurusan sertifikasi halal untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tak dipungut biaya.
Sebelumnya berdasarkan Undang Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) seluruh produk wajib untuk disertifikasi halal. Termasuk juga produk hasil UMKM. "Untuk UMK, kami sepakati di kabinet bahwa pengurusan sertifikat halal itu gratis atau tanpa biaya," ujar Fachrul dalam siaran pers, Kamis (13/8).
Baca Juga: Pemerintah anggarkan Rp 7,5 triliun untuk beri cashback bagi pembelian barang UMKM
Langkah tersebut dipercepat dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. MoU tersebut akan memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal untuk UMK.
Salah satu syarat agar UMK mendapat pelayanan gratis dalam sertifikasi halal adalah memiliki omzet di bawah Rp 1 miliar. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kebijakan tersebut.
"Kemudahan dan fasilitasi sertifikasi halal dan pemberlakuan tarif afirmasi Rp 0 untuk omzet di bawah Rp 1 miliar ini akan disambut pelaku UMK," terang Teten.
Teten mengaku selama ini banyak menerima keluhan terkait biaya sertifikasi yang dinilai memberatkan. Meski pun sebelumnya sertifikasi halal dinilai akan menjadi beban baru bagi UMK.
Baca Juga: Menteri Koperasi: Partisipasi masyarakat untuk berkoperasi masih rendah
Ia berharap keringanan biaya untuk UMK bisa segera diberlakukan. Hal itu demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMK ke depan dalam memperluas pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
