kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.530.000   -30.000   -1,17%
  • USD/IDR 18.166   67,00   0,37%
  • IDX 5.115   -10,69   -0,21%
  • KOMPAS100 659   -1,78   -0,27%
  • LQ45 527   -0,43   -0,08%
  • ISSI 165   -0,34   -0,21%
  • IDX30 297   0,29   0,10%
  • IDXHIDIV20 402   0,22   0,05%
  • IDX80 76   -0,12   -0,16%
  • IDXV30 110   -0,69   -0,62%
  • IDXQ30 100   0,33   0,33%

Mau beli saham Newmont, pemerintah daerah tak punya dana


Jumat, 03 Juni 2011 / 19:19 WIB
ILUSTRASI. Warga memilih barang-barang belanjaan yang dijual secara daring di Jakarta, Kamis (18/7/2019). Transaksi online bulanan tahun ini turun dari tahun lalu. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.


Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa ngotot membeli 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NTT). Nyatanya, pemerintah daerah tersebut tak punya duit.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo memaparkan kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, total pendapatan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2011 sebesar Rp 1,599 triliun. “Lebih dari 50% pendapatan tersebut berasal dari dana transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya dua hari lalu.

Demikian juga Kabupaten Sumbawa Barat. Total pendapatan daerah tersebut sebesar Rp 649 miliar. Lebih dari 50 % berasal dari dana transfer. “Sedangkan Kabupaten Sumbawa dari total pendapatan daerah sebesar Rp 696,7 miliar, hampir 90% berasal dari dana transfer,” tuturnya.

Bila memakai dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) juga tidak cukup. Menurut Agus, total SILPA ketiga daerah tersebut hanya sebesar Rp 171 miliar.

Asal tahu saja, ketiga pemerintah daerah nekad mau membeli saham divestasi Newmont. Padahal, saham divestasi Newmont tersebut merupakan jatah pemerintah. Jika tidak diizinkan, ketiga pemerintah mengancam akan menghentikan produksi tambang emas tersebut.

Harga 7% saham Newmont tersebut senilai US$ 246,8 juta. Pemerintah pusat melalui PT Pusat Investasi Pemerintah sudah meneken perjanjian pembelian saham tersebut. Namun, ketiga daerah termasuk DPR menolak pembelian tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×