Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Namun kontribusi UKM terhadap ekspor nasional masih sangat minim. Berbagai faktor menjadi biang keladi sulitnya UKM Tanah Air menembus pasar dunia.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Produktivitas dan Daya Saing, Yulius membeberkan faktor-faktor tersebut. Menurutnya, tantangan bagi UKM di Indonesia harus dihadapi dengan serius dan bersama-sama. Apalagi sumbangsih sektor UKM secara nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) begitu besar.
Tantangan pertama yaitu persoalan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tergolong rendah, yaitu senilai 3,15. Sementara LPI negara lain seperti Jerman (4,2), Swedia (4,05), Belgia (4,04), Singapura (4,0), dan Jepang (4,03).
Namun dibandingkan lower-middle income group seperti India, atau emerging economies seperti Vietnam dan Cote d’Ivoire, LPI Indonesia tidak tertinggal terlalu jauh.
Baca Juga: Ditopang Sektor Horeka dan Pertanian, Kredit UMKM Bank Mandiri Naik 15,4% yoy
"Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bisa memperbaiki indeks tersebut," kata Yulius, dalam acara BanggaUKM Indonesia , Selasa (28/6).
Di sisi lain, biaya logistik yang tinggi di Indonesia yaitu mencapai 24% dari PDB nasional menjadi tantangan berikutnya. Menurut Yulius, biaya logistik di negara lain seperti Malaysia hanya 13%, India 14%, dan China 14% dan Vietnam 20%.
Padahal, logistik menjadi salah satu tulang punggung dari perdagangan lintas negara. Dia menegaskan, manajemen logistik yang bagus mampu mengurangi trade cost dan membantu negara bersaing di kancah global.
Lalu, proses border compliance di Indonesia membutuhkan waktu 56 jam. Sedangkan pada proses documentary compliance membutuhkan waktu 61 jam. Berbeda dengan China yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam.
Tantangan UKM untuk mendunia selanjutnya adalah pandemi covid-19. Masa pandemi mengakibatkan kelangkaan yang menyebabkan semakin tingginya biaya ekspor. Terjadi kenaikan harga sewa rata-rata 152%. Tujuan Asia naik 110%, Eropa 199%, Amerika 126%, Australia 155%, dan Afrika 173%.
Baca Juga: Pemerintah Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Global dalam Presidensi G20
Tantangan krusial yang menjadi hambatan UKM Indonesia mendunia adalah urusan pembiayaan. Kata Yulius, banyak UKM-UKM di Indonesia justru tidak sanggup melakukan ekspor ketika permintaannya banyak. Masalah utamanya adalah kesulitan pendanaan.
Pemerintah telah mendorong perbankan untuk memberikan pendanaan bagi UKM hingga 30% dari total pinjaman pada tahun 2025. Jika dibandingkan 20% pinjaman perbankan, sektor UKM bisa menyediakan 97% tenaga kerja. Sementara itu, 80% pinjaman kepada pengusaha besar hanya bisa menciptakan tenaga kerja sebesar 3 persen. Ini sangat kontradiktif.
Berikutnya adalah masalah kualitas barang. Kualitas barang UKM yang ingin dikirim ke luar negeri harus sudah sertifikasi uji layak atau tidak. Untuk melakukan sertifikasi produk, lagi-lagi terkendala masalah biaya.
Demi mengatasi permasalahan tersebut, lanjut Yulius, pemerintah melakukan pelatihan pendidikan kepada UKM untuk bisa melakukan ekspor. Lalu, pemerintah berupaya mendorong agar UKM dapat melek digital. Saat ini baru UKM yang melek digital baru mencapai 12 juta. Tahun 2030 akan dorong hingga mencapai 30 juta UKM yang melek digital.
Baca Juga: Alami Dorong Pertumbuhan UMKM Lewat Pembiayaan Syariah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
