Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Berdasarkan hasil survei tentang kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan saat ini.
Dalam survei Populi Center misalnya, menyebutkan 75,2% merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sedangkan hasil survei Center For Strategic and International Studies (CSIS) CSIS menyebutkan 68,3% puas dengan kinerja Jokowi, dengan tingkat kepuasan di bidang ekonomi mencapai 56,9%.
Sementara pada survei Indo Barometer pada Maret 2017, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 66,4%.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan secara objektif hasil tersebut masih lebih tinggi daripada kenyataan. Ia bilang sejak tahun 2014 perekonomian Indonesia belum membaik secara signifikan.
Angka kemiskinan yang sempat mengalami kenaikan sebanyak 6.900 pada rentang waktu September 2016-Maret 2017 dinilai menjadi bukti. Tak hanya itu kebijakan ketidakpastian dan validasi data subsidi dan penyaluran bantuan sosial yang masih belum tepat sasaran, bisa menjadi keluhan masyarakat menengah ke bawah.
Keluhan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang disebutkan oleh berbagai lembaga survei, diakui Bhima memang hal yang semestinya diperhatikan pemerintah. Nilai tukar petani yang fluktuatif, upah buruh tani yang menurun dan permasalahan lapangan kerja juga perlu diperhatikan.
Lebih jauh lagi, dirinya menyoroti kebijakan pemerintah kerap kali membuat distorsi publik. Ia mencontoh, kebijakan untuk mengintip rekening nasabah, maupun pajak untuk selebgram.
"Banyak kebijakan yang belum matang sudah diterbitkan. Komunikasi pemerintah untuk sebuah kebijakan masih belum baik, sehingga sempat menurunkan kepercayaan publik," kata Bhima kepada KONTAN, Selasa (12/9).
Namun kepuasan publik mulai terlihat atas keberhasilan negosiasi divestasi Freeport Indonesia. Publik merasa puas dengan pencapaian tersebut. Untuk sisa waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Jokowi-JK Bhima bilang, perlu terus dilakukan perbaikan, terutama dalam mengambil langkah kebijakan.
"Jadi untuk tahun depan, untuk perbaikan pemerintah jangan membuat kebijakan yang aneh dan bisa mendistorsi yang membuat pelaku usaha ragu," jelasnya.
Terpisah, ekonom Samuel Asset Management, Lana Soelistianingsih menilai kepuasan publik di bidang ekonomi untuk pemerintahan Jokowi-JK secara umum bisa dinilai antara 65%-70%. Ia melihat pemerintah sudah cukup memperbaiki diri dari tahun ke tahun.
Pemerintah ia lihat sudah cukup baik dalam pengendalian harga bahan pangan. Pengembangan infrastruktur juga dinilai sudah cukup banyak perbaikan. Namun ia melihat ada sedikit kekecewaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"APBN yang dirancang begitu meyakinkan namun realisasinya banyak hambatan, itu yang saya lihat cukup mengecewakan," ujarnya.
Dirinya melihat pemerintah semestinya terus menggenjot perbaikan di berbagai sisi. Pasalnya tahun depan sudah memasuki tahun politik. Untuk bisa menjalani dua kali masa pemerintahan, pemerintahan harus bisa mengambil kepercayaan masyarakat dengan stabilisasi harga bahan pangan serta menggenjot target gini ratio.
"Tahun 2018 akan menjadi tahun yang pendek, pemerintah harus bisa memberikan ingatan yang baik kepada masyarakat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
