kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.679.000   7.000   0,42%
  • USD/IDR 16.490   100,00   0,60%
  • IDX 6.520   249,06   3,97%
  • KOMPAS100 949   42,15   4,65%
  • LQ45 738   34,14   4,85%
  • ISSI 202   5,55   2,82%
  • IDX30 382   17,70   4,85%
  • IDXHIDIV20 462   16,68   3,75%
  • IDX80 107   4,47   4,34%
  • IDXV30 110   2,54   2,36%
  • IDXQ30 125   5,23   4,36%

Mardani kritik alasan Jokowi pindahkan ibu kota ke Kalimantan


Sabtu, 17 Agustus 2019 / 16:40 WIB
Mardani kritik alasan Jokowi pindahkan ibu kota ke Kalimantan
ILUSTRASI. Mardani Ali Sera


Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpendapat, kurang tepat apabila rencana pemindahan ibu kota negara dilakukan untuk mendorong pemerataan ekonomi. Untuk mendorong pemerataan perekonomian, semestinya pemerintah membangun pusat-pusat industri di daerah. 

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibu kota," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (17/8). 

Baca Juga: Ini kata AHY dan Wishnutama soal tawaran jadi menteri

Mardani juga mengatakan, rencana pemindahan ibu kota harus mempertimbangkan keuangan negara, utang dan beban ekonomi rakyat. Sebab pemindahan ibu kota akan membutuhkan dana yang besar. 

"Perlu juga melihat keuangan negara, utang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lainnya. Pemindahan ibu kota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara," ujar dia. 

Dampaknya yang luas tersebut menyebabkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa juga membutuhkan kajian yang matang. "Sehingga memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik. Kesiapan dana, infrastruktur, SDM, regulasi, ekonomi, politik," lanjut dia. 

Baca Juga: Prabowo sebut pemindahan ibu kota adalah bagian dari perjuangan Gerindra

Oleh sebab itu, Mardani berpendapat, Presiden Jokowi dan kementerian terkait harus terbuka kepada masyarakat soal perencanaan pemindahan ibu kota. "Saya melihat pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas," ujar dia. 



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×